METROPOLITAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat menggelar sosialisasi penguatan pemahaman hukum dalam pengelolaan pendanaan pendidikan di sekolah. Kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala Disdik Kota/Kabupaten\ se-Jabar. Kadisdik Provinsi Jabar, Dewi Sartika, mengatakan, sosialisasi ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman hukum dalam pengelolaan pendanaan pendidikan di sekolah. Ini dilakukan guna menyikapi fenomena korupsi di dunia pendidikan. “Kami rasa perlu Disdik Provinsi Jabar bersama jajaran kepolisian dan kejaksaan lakukan penguatan dan pemahaman hukum di lingkungan pendidikan,” ungkapnya. Salah satu peserta yang ikut hadir yakni Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bogor Fahrudin. Menurut dia, ada 30 pasal yang selalu mengintai penyelenggara negara dalam pengelolaannya dan siap menjerat ke ranah hukum. Sehingga secara khusus, penyelenggara pendidikan diberikan wawasan materi hukum serta pendamping dengan harapan tidak terdengar lagi penyelenggara pendidikan tersandung tindak pidana korupsi (Tipikor). “Ini karena banyak masalah soal ketidaktahuan dan minimnya pengetahuan maupun pemahaman hukum,” ungkapnya. Ia menuturkan, kadisdik Kota Bogor bakal menguatkan kembali kerja sama beberapa waktu lalu antara Disdik Kota Bogor dengan pihak Tim Saber Pungli dari kepolisian, kejaksaan dan ombudsman. ”Agar ke depan tak ada lagi pendidik yang tersandung hukum tindak pidana,” pungkasnya. (van/ar/feb/py)