METROPOLITAN - Dugaan adanya penyimpangan dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) dengan ditemukannya sekolah fiktif di daerah Terting­gal, Terdepan dan Terluar (3T), mendapat respons Kemente­rian Pendidikan dan Kebu­dayaan (Kemendikbud). Informasinya, Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendikbud, Muchlis R Luddin, segera mela­kukan pengecekan mengenai informasi ditemukannya penyimpangan dana BOS dengan kasus sekolah fiktif. Pada kasusnya sekolah ter­sebut melaporkan dana BOS kepada kemendikbud, namun saat sidak tidak ditemukan adanya siswa pada sekolah tersebut. ”Nanti kita cek dulu, karena kita kan baru dapat infonya. Nanti kita cek ke la­pangan betul atau tidak. Kalau nanti ketahuan tentu ini ada unsur kriminal. Kita akan suruh mengembalikan (dana), kalau nggak dikembalikan nanti kita serahkan ke pihak kepo­lisian untuk disidik,” beber Muchlis. Menurut dia, pihaknya perlu melakukan pendalaman lebih jauh mengenai kabar tersebut agar dapat mengeta­hui informasi secara detail. ”Kita cek dulu seperti apa ka­susnya, dikemanakan itu uang­nya, kan seharusnya BOS itu sudah ada peruntukannya kita cek dulu,” ujarnya. Saat disinggung mengenai informasi adanya keterlam­batan penyaluran dana BOS pada sekolah-sekolah, Much­lis menyebutkan bahwa se­mestinya keterlambatan ter­sebut tidak dapat terjadi. Sebab, sistem penyaluran dana BOS sudah terintegrasi dengan sistem online. ”Tidak mungkin, dana BOS sekarang online, kan itu otomatis. BOS itu otomatis disalurkan dari Kementerian Keuangan,” imbuhnya. Jika kemudian ditemukan keterlambatan penyaluran dana BOS itu bukan tugas Ke­mendikbud, melainkan tugas Kementerian Keuangan. ”Ke­mendikbud itu hanya meny­ediakan data-datanya, kemu­dian data-data itu disampaikan ke Kementerian Keuangan. Lalu, Kementerian Keuangan yang transfer ke masing-masing sekolah di daerah. Kalau ada keterlambatan bukan di kita, bukan di Kemendikbud,” te­rangnya.(mdc/rez/py)