METROPOLITAN – Dua anggota Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kota Bogor me­nerima manfaat Program Jaminan Kematian (JKM) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagaker­jaan (BPJSTK) Bogor. Penyalu­ran manfaat tersebut dilaku­kan saat acara Rapat Koordi­nasi Daerah (Rakorda) Him­paudi Kota Bogor di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Senin (28/2). Penyaluran manfaat tersebut diserahkan Kabid Kepeser­taan Program Khusus BPJS Ketenagakerjaan Bogor Pan­du Aria bersama Ketua Ko­misi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Karnain Asyhar dan diterima langsung penerima manfaat. Ketua Himpaudi Kota Bogor, Srie Harniasih, berterima ka­sih kepada BPJSTK Bogor yang menjamin anggota Himpau­di Kota Bogor menerima man­faat JKM sebesar Rp42 juta. Padahal, anggotanya tersebut baru dua hari menjadi pe­serta BPJSTK. “Selain itu, prosesnya juga mudah, hanya mendaftar satu hari dan langs­ung terdaftar,” katanya. Setelah merasakan manfaat dari kepesertaan BPJSTK, Srie berharap adanya dukungan dari DPRD Kota Bogor dalam hal pembiayaan kepesertaan BPJSTK. Sebab sejak 2020, anggota Himpaudi sudah ter­daftar menjadi peserta BPJSTK Bogor. Hanya saja masih ter­kendala dalam hal pembaya­ran iuran. Sampai saat ini, dari 1.043 tenaga pendidik PAUD, masih ada sekitar 300 hingga 400 te­naga pendidik yang belum terdaftar menjadi peserta BPJSTK. “Sejak 2020 sampai sekarang kami masih swadaya. Semoga dalam anggaran be­rikutnya, kami mendapat ban­tuan dari DPRD Kota Bogor agar kami bisa mendapatkan fasilitas perlindungan diri bagi seluruh tenaga pendidik PAUD Kota Bogor,” kata Srie. Menanggapi hal tersebut, Karnain Asyhar menuturkan, saat ini DPRD Kota Bogor tengah memperjuangkan agar biaya kepesertaan Himpaudi Kota Bogor di BPJSTK bisa ditanggulangi APBD Kota Bogor. Bantuan tersebut nanti­nya akan berbentuk Bantuan Operasional Penyelenggara­an Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). “Ya kita harapkan seluruh stakeholder yang memang harus mendapatkan perlin­dungan baik BPJS Kesehatan dan BPJSTK bisa diakomidir. Baik secara mandiri, komu­nitas dan syukur-syukur bisa kita sampaikan melalui proses penganggaran di DPRD Kota Bogor,” jelas Karnain. “Misal di tahun anggaran 2023 nanti, kita coba sampai­kan aspirasi sesuai harapan Himpaudi agar komunitas di tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diakomodasi dengan alokasi anggaran yang bisa memungkinkan kepe­sertaannya terakomodasi di BPJS Kesehatan dan BPJSTK,” sambungnya. Di tempat yang sama, me­wakili Kepala Cabang BPJSTK Bogor, Kabid Kepesertaan Program Khusus BPJS Kete­nagakerjaan Bogor, Pandu Aria, menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kepe­sertaan di Kota Bogor masih banyak peluangnya. Salah satunya melalui Non Govern­ment Organization (NGO). Padahal, menurut Pandu, manfaat dari program BPJSTK ini sangat dibutuhkan bagi para pekerja rentan yang ter­gabung di komunitas atau NGO seperti Himpaudi Kota Bogor. “Itu sebenarnya bermanfaat untuk teman-teman Him­paudi ini. Banyak pekerja rentan belum terdaftar di BPSTK. Padahal dari kegiatan hari ini jelas terlihat bahwa pemerintah hadir untuk ma­syarakat,” ungkapnya. Untuk itu, Pandu mengaku akan meningkatkan sosiali­sasi guna mengajak seluruh masyarakat Kota Bogor yang sudah memasuki usia pro­duktif untuk menjadi peserta BPJSTK. “Sosialisasi masih berjalan terus. Memang butuh perju­angan untuk melakukan so­sialisasi di komunitas yang masih belum sadar akan BPJSTK dan kami akan terus menunjukkan bahwa pemerin­tah hadir untuk para pekerja,” tuntasnya. (ryn/py)