METROPOLITAN.ID - Kota Depok dinilai lemah dalam menyusun master plan tata ruang jangka panjang.
Akibatnya kota sub urban ini tumbuh dan berkembang tanpa arah.
Dosen dan Peneliti Universitas Indonesia (UI) Dwi Kristianto mengatakan, Kota Depok kurang terencana secara sistematis terkait skema pembangunan jangka panjang, terutama pada aspek tata ruang.
"Tata ruang yang terencana itu kan melahirkan ruang-ruang publik. Tujuannya ya untuk media interaksi, hingga lahirnya tatanan sosial baru," kata Dwi Kristianto, Sabtu 10 Mei 2025.
Dirinya menyebut nihilnya perencanaan pembangunan jangka panjang berdampak pada tidak adanya ikatan masyarakat dengan kotanya.
Dampaknya, Pemerintah Kota Depok akhirnya tidak bisa menjamin kesejahteraan masyarakat.
"Kesejahteraan masyarakat di suni ya dalam konteks pelayanan publik. Karena tidak tertata akhirnya jadi tidak efektif pelayanan publiknya," ungkapnya.
Pemerintah saat ini, sambungnya, perlu menyusun kembali master plan, meskipun membenahi Kota Depok saat ini butuh biaya mahal.
"Kebayang kalau kita bikin pelebaran jalan berapa duitnya? Benahi tata ruang Margonda itu bagaimana? Melahirkan pusat pertumbuhan baru bagaimana? Sekarang kalau bikin masterplan, susah karena biayanya besar. Master plan tetap harus dibuat, tapi itu biayanya sangat mahal," ujar Dwi Kristianto.
Menurutnya, jika pemerintah berani berinovasi, mereka bisa menggandeng pihak swasta untuk membenahi tata kota, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada APBD.
Pihak swasta yang menjalankan aktivitas ekonomi di Depok bisa bersinergi dengan pemerintah.
"Regulasi mengenai arus swasta di Depok perlu dibuat. Mesti ada nilai keuntungan yang orientasinya pada pembenahan kota. Realitasnya kan investor datang ke Depok tidak memperhatikan skema terhadap nilai aset masyarakat," jelasnya.
Meski demikian, Kris meyakini bahwa Pemerintah Kota Depok pasti memiliki master plan.
Meskipun,rencana induk yang komprehensif itu bisa saja tidak menjawab tantangan pembangunan, atau sekedar rencana tapi tidak dilaksanakan. (Ali)***
