METROPOLITAN.ID - DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-16 Tahun Sidang 2025 pada Jumat, 16 Mei 2025 di ruang rapat utama DPRD.
Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.
Raperda itu merupakan tindak lanjut keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada 30 April 2025.
Penyampaian pandangan umum dimulai dari Fraksi Partai Golkar dan PAN melalui juru bicara H.M. Loka Tresnajaya.
Fraksi ini menyambut baik Raperda Dana Cadangan Pilkada 2029 dan menyebutnya sebagai langkah strategis untuk meringankan beban APBD dalam satu tahun anggaran.
Skema multi-year budgeting dengan target Rp120 miliar yang dikumpulkan bertahap dari tahun 2026 hingga 2028 dinilai efektif menjaga stabilitas fiskal daerah.
Fraksi Golkar menyoroti perlunya pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, seperti KPU, Bawaslu, Disdukcapil, Kesbangpol, dan TNI - Polri dalam perhitungan kebutuhan riil Pilkada agar alokasinya tepat sasaran.
BPKAD juga diharapkan mencantumkan bunga atau dividen dari rekening dana cadangan dalam lampiran Perda APBD sebagai tambahan pendanaan, sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, Fraksi Golkar mengingatkan agar penyusunan Raperda tetap mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, terutama terkait proporsi belanja pegawai dan belanja modal.
"Fraksi Golkar berharap pembahasan bersama komisi atau pansus dan tim pemerintah dilakukan secara objektif, tepat waktu, dan sesuai Propemperda 2025," ujarnya.
Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicara Ruslan Abdul Hakim juga menyatakan dukungan terhadap pembentukan dana cadangan Pilkada.
Namun, Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa penyisihan dana harus proporsional dan tidak mengorbankan program-program kesejahteraan masyarakat.
"Kami menekankan pentingnya kajian mendalam agar jumlah yang ditetapkan benar-benar realistis dan berbasis kebutuhan," ungkapnya.
Gerindra juga meminta agar perencanaan anggaran mempertimbangkan dinamika jumlah pemilih serta inflasi yang bisa memengaruhi biaya Pilkada.
