METROPOLITAN.ID - Konflik internal yang melanda Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat (Jabar), akhirnya memasuki fase penyelesaian.
Kantor Kadin Jabar yang berlokasi di Jalan Sukabumi, Bandung, sudah dikosongkan dan diambil alih Kadin Indonesia.
Kuncinya, sudah diserahkan kepada Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Taufan Eko Nugroho Rotorasiko.
Sesuai mandat resmi dari Kadin Indonesia, kunci kantor Kadin Jabar nantinya akan diserahkan kepada Careteker Kadin Jabar.
Penunjukan Agung sebagai ketua Caretaker Kadin Jabar tertuang dalam Surat Keputusan Kadin Indonesia Nomor: Skep/030/DP/IV/2025 tentang perpanjangan pengurus sementara (caretaker) Kadin Jawa Barat.
Dalam surat keputusan tersebut, menegaskan hanya ada satu kepemimpinan sah di Jawa Barat, yakni di bawah kepemimpinan Agung Suryamal.
Langkah ini diambil untuk mengakhiri dualisme yang sempat menghambat kinerja organisasi dan mempercepat konsolidasi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.
Pengosongan kantor merupakan bagian dari penataan organisasi agar Kadin Jabar kembali menjadi mitra strategis pemerintah daerah dan pelaku usaha. Roda organisasi mesti berjalan sesuai AD/ART dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
"Nanti kantor Kadin Jabar kita gunakan untuk rapat persiapan musyawarah provinsi (Musprov),” ujar Agung Suryamal saat dikonfirmasi Metropolitan.id.
Agung juga memaparkan, bawah ia bersama pengurus careteker Kadin Jawa Barat lainnya besok Jumat 4 Juli 2025, akan mengadakan pertemuan dengan pengurus Kadin Indonesia.
Salah satunya membahas tentang persiapan musprov yang akan digelar awal atau akhir Agustus 2025 nanti. "Sudan dijadwalkan bertemu dengan Pak Erwin Aksa, Pak Taufan, Pak Ali Sahid dan sejumlah pengurus Kadin Indonesia lainnya," jelas Agung Suryamal.
Dengan dukungan dari 21 Kadin kabupaten/kota, Agung optimistis proses transisi akan berjalan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa musprov akan segera digelar untuk memilih ketua definitif.
Langkah ini memperkuat posisi Kadin Jabar sebagai lembaga yang kredibel, profesional, dan berkomitmen terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan di Jawa Barat.
