METROPOLITAN.ID - Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Lingkungan Hidup memperkuat langkah nyata dalam menghadapi perubahan iklim dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat sipil.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memimpin dialog terbuka bersama lebih dari dua puluh organisasi lingkungan, komunitas masyarakat, dan lembaga pembangunan berkelanjutan diantaranya, Auriga, Kota Kita, MADANI Berkelanjutan, Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan, Greenpeace, WALHI dan
Dana Nusantara.
Pertemuan ini menjadi momen penting yang menandai arah baru kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam memperkuat implementasi Second Nationally Determined Contribution (SNDC) serta memperluas aksi adaptasi iklim di tingkat komunitas.
Baca Juga: Jadwal Ganjil Genap dan One Way Puncak Bogor 14, 15, 16 November 2025
“Dukungan dan peran masyarakat sipil sangat penting untuk menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dengan operasional masyarakat di lapangan. Ke depan, KLH akan membentuk Forum CSO KLH agar dialog seperti ini berlangsung rutin dan terkoordinasi," ujar Hanif, Rabu 12 November 2025.
Hanif mengatakan, hasil dialog ini akan menjadi dasar penguatan kemitraan berkelanjutan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, agar upaya penurunan emisi dan adaptasi iklim benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
"Aksi iklim bukan hanya tentang diplomasi di meja perundingan, tetapi tentang perubahan nyata yang dirasakan warga di lapangan. Itulah arah kerja KLH/BPLH ke depan," tegasnya.
Baca Juga: 5 Kuliner Baru di Blok M yang Lagi Hits, dari Pad Mie Siram sampai Donat Mochi Raw Dough
Berbagai organisasi masyarakat sipil menyampaikan pandangan serta catatan strategis terhadap arah kebijakan iklim nasional. Perwakilan dari Madani Berkelanjutan, Nadya Hadad, menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat rentan dalam setiap kebijakan adaptasi.
“Masyarakat sipil siap menjadi mitra nyata pemerintah dalam mengawal SNDC dan memastikan aksi iklim berpihak pada kelompok yang paling rentan,” katanya.
Sementara itu, perwakilan WWF Indonesia, Ari Mochamad, menyoroti pentingnya keadilan dalam instrumen ekonomi lingkungan.
Baca Juga: Rekomendasi Tempat Wisata Jember Murah yang Cocok untuk Quality Time Keluarga
Ia mengingatkan agar mekanisme carbon trading tidak hanya dilihat sebagai transaksi finansial, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan iklim (climate resilience).
“Instrumen ekonomi lingkungan harus adil dan berpihak pada rakyat. Narasi ketahanan iklim perlu diperkuat agar publik memahami esensinya dengan benar,” kata Ari.
