METROPOLITAN.ID - Kasus pencurian yang terjadi di lingkungan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok memunculkan fakta menarik.
Bukannya menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian, pihak penyedia jasa petugas keamanan dari perusahaan, PT KRISNA, mengambil langkah mengejutkan dengan memilih penyelesaian melalui restorative justice atau jalur kekeluargaan.
Peristiwa ini sempat terekam jelas oleh kamera pengawas (CCTV), menunjukkan seorang oknum Pamdal melakukan aksi pencurian di beberapa ruangan strategis, termasuk ruang fraksi dan ruang Humas DPRD.
Pelaku berhasil menggasak sejumlah barang berharga, mulai dari ponsel (HP) hingga barang elektronik lainnya.
Menanggapi insiden yang mencoreng nama baik instansi tersebut, PT KRISNA bergerak cepat. Riski, selaku Manajer Operasional (ManOps) PT KRISNA, mengonfirmasi tindakan tegas yang diambil perusahaan terhadap anggotanya yang berurusan dengan hukum.
“Menyikapi salah satu anggota yang melakukan suatu kejadian yang bertentangan dengan hukum, maka kami selaku penyedia jasa keamanan mengambil tindakan terhadap anggota yang melakukan tindak pencurian dengan memberhentikan anggota tersebut dan mengambil langkah konsolidasi internal,” ujar Riski, pada Senin 24 November 2025.
Keputusan untuk tidak melanjutkan kasus ini ke ranah hukum pidana menjadi sorotan utama. Riski menjelaskan bahwa pihaknya memilih jalur damai, atau yang dikenal sebagai restorative justice, sebagai solusi penyelesaian.
"Untuk masalah ini akan dilakukan restorative justice atau diambil langkah kekeluargaan antara pelaku dan korban," jelasnya.
Alasan utama di balik pilihan ini adalah sikap bertanggung jawab yang ditunjukkan oleh pelaku. Pelaku diketahui telah mengembalikan beberapa barang curian dan bersedia mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
"Karena pelaku bersedia mengembalikan barang dan mengganti kerugian yang timbul, kami menilai langkah ini adalah yang terbaik untuk penyelesaian," pungkas Riski.
Meskipun demikian, insiden ini menjadi pengingat serius bagi sistem keamanan di lingkungan DPRD Kota Depok, di mana orang-orang yang seharusnya menjaga justru menjadi pihak yang melakukan pelanggaran. (Agus)
