METROPOLITAN.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama PT Sejahtera Eka Graha, (PT SEG) dan PT. Kharisma Tangguh Persada melakukan penandatanganan kesepakatan bersama, Memorandum of Understanding (MoU) pembangunan dan pembukaan akses jalan Kantor Pemerintahan Frontage Toll Danau Bogor Raya - Parung Banteng 3.
Penandatanganan MoU dilakukan Wali Kota Bogor, Bima Arya didampingi Sekretaris daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah bersama Direktur Utama PT SEG, Oktia Hendra dan Direktur Utama PT Kharisma Tangguh Persada, Cornelius Wijaya di Bogor Raya City, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jumat 14 April 2023.
Titik pembangunan kantor pemerintahan baru ke depan akan menjadi wilayah masa depan untuk Kota Bogor.
Baca Juga: Cegah Stunting, Pemerintah Gencarkan Program Bantuan Pangan dan Protein buat Keluarga di Bekasi
Bima Arya mengatakan, pembangunan perkantoran baru ini mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo saat dirinya menyampaikan rencana pembangunan kantor pemerintahan beberapa waktu lalu.
Saat ini lanjutnya, perencanaan pembangunan pusat pemerintahan baru terus berjalan, dimulai dengan rencana pembangunan akses jalan.
"Karena tidak mungkin kita bisa bangun tanpa akses. Jadi ini tetap on the track, tidak mungkin berubah, karena dari mandatnya dari Kementerian Keuangan DJKN itu ini peruntukannya adalah ibu kota, pusat pemerintahan, jadi nggak mungkin tiba-tiba dicaplok dan bergeser dibangun yang lain-lain, gak mungkin. Jadi betul-betul harus jadi Balai Kota," katanya.
Menurutnya, pembangunan akses jalan merupakan hal penting untuk kelanjutan pembangunan, karena akan menjadi akses untuk lalu lintas konstruksi.
Setelah dilakukan penandatanganan kerja sama ini, akses jalan akan dikerjakan melalui akselerasi antara PUPR dengan PT SEG dan PT KTP yang dimulai dengan pembangunan oleh PT KTP di tahun ini dan dilanjutkan oleh PUPR dalam mengerjakan overlay di tahun depan.
"Tahun ini mulai jalan, jadi tahun depan ada dua akses. Dari situ titik tadi (Bogor Raya City) dan dari daerah Bogor raya menuju pusat pemerintahan baru," jelasnya.
Rencana pembangunan kantor pemerintahan baru ini akan mendorong perkembangan wilayah. Pertama, yakni mengurangi akses Jalan Pajajaran dan sebagainya, karena ke depan jalur itu akan jadi jalur alternatif masuk pusat Kota Bogor. Selanjutnya, pemukiman akan berkembang dengan adanya kegiatan ekonomi.
"Ibaratnya magnitude atau epicentrum Kota Bogor akan bergeser ke sana. Kedepan akan kita lakukan kajian untuk mengalih fungsi menjadi museum atau tempat pertemuan," katanya.
Untuk pembangunan fisik kantor pemerintahan baru, Bima Arya berharap bisa dilakukan tahun depan setelah dibukanya akses jalan. Namun meski demikian, pihaknya masih menunggu keuangan pemerintah pusat membaik, karena pembangunan ini direncanakan akan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat.
