Senin, 22 Desember 2025

PPDB Jalur Zonasi Bermasalah, Ini Solusi dari Pakar Pendidikan

- Jumat, 28 Juli 2023 | 15:49 WIB
Dialog Obrolan Serius mencari Solusi (Obsesi) mengenai kisruh PPDB di Graha Pena Radar Bogor, Kamis (27/7). (Sofyansyah/Radar Bogor)
Dialog Obrolan Serius mencari Solusi (Obsesi) mengenai kisruh PPDB di Graha Pena Radar Bogor, Kamis (27/7). (Sofyansyah/Radar Bogor)

Meski menimbulkan kecurangan, Endin tetap setuju pada jalur zonasi pada PPDB sebab menurutnya jalur ini bisa memfasilitasi warga terdekat dengan sekolah.

Di sisi lain, menurutnya mesti ada perkembangan pada jalur prestasi untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi.

Baca Juga: Virgoun Dicecar 22 Pertanyaan Soal Kasus Dugaan Perzinaan

“Untuk memfasilitasi anak-anak yang betul-betul berprestasi tampaknya perlu ada panitia bersama karena sebenarnya sekolah sangat membutuhkan peserta didik yang berprestasi untuk mengangkat sekolah. Bisa diterapkan panitia bersama seperti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK),” terang dia.

Senada dengan Endin, Pengamat Pendidikan Bibin Rubini menganggap, jalur zonasi tetap perlu dipertahankan karena menjadi sarana bagi warga terdekat dengan sekolah.

Namun, menurutnya, perlu ada penyesuaian akibat adanya fenomena pindah Kartu Keluarga yang menjadi celah kecurangan oknum pendaftar.

Baca Juga: Cerita Pilu Anak Pinkan Mambo Jadi Korban Pelecehan Ayah Tiri

“Mungkin perlu ada konsep skoring sehingga pendaftar yang statusnya famili lain di Kartu Keluarga memiliki skor yang lebih rendah dibandingkan dengan pendaftar yang memang tinggal dan anak asli warga setempat,” tuturnya.

Dirinya juga menyarankan perlu adanya jalur tes seperti yang diterapkan dalam seleksi masuk Perguruan Tinggi.

Bibin melihat cara ini lebih adil karena para pendaftar bertanding sesuai dengan kompetensinya.

Baca Juga: Anaknya Ikut Terjebak di Tambang Emas Banyumas, Ini Harapan Warga Sukajaya Kabupaten Bogor

Untuk mencegah kecurangan yang sama kembali terulang, Bibin menekan penyelenggaraan PPDB harus melibatkan Pemerintah Daerah sehingga masyarakat tidak dilemparkan kewenangannya pada Pemerintah Provinsi.

Hal itu juga akan membuat proses verifikasi bisa berjalan lebih faktual karena melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memeriksa keaslian dokumen persyaratan PPDB.

“Penyelenggaraan pendidikan seharusnya berorientasi pada adab supaya terhindar dari kecurangan. Tindakan-tindakan curang akan mempengaruhi anak, ke depan kalau dia menjadi pemimpin juga akan berlaku curang. Didik para anak karakter dari rumah ajarkan mereka kejujuran,” tekan Bibin.(*)

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Fadlya El'Arsya

Sumber: Radar Bogor

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X