Keputusan-keputusan strategis, termasuk yang berkaitan dengan Pilkada, juga sering kali diambil tanpa melibatkan PAC, sehingga semakin menambah rasa ketidakpuasan di tingkat bawah.
Terkait tuntutan tersebut, Dedi memiliki pendapat tersendiri.
Menurutnya, keputusan untuk mempertahankan atau menggantinya sebagai ketua merupakan hak prerogatif Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
Dedi menyatakan bahwa jika DPP masih mempercayainya untuk memimpin DPC PPP Kabupaten Sukabumi, itu adalah hak partai.
"Kalau DPP masih mempertahankan saya, itu hak partai. Kalau mereka memutuskan lain, itu juga hak partai. Kita serahkan semuanya pada keputusan partai, itu lebih baik," ujarnya menanggapi desakan para pengurus PAC.
Meskipun demikian, desakan ini mencerminkan ketegangan internal dalam tubuh PPP Kabupaten Sukabumi.
Apabila Dedi tetap bertahan dalam jabatannya, kemungkinan akan ada dampak lebih lanjut terhadap soliditas dan arah kebijakan partai di tingkat daerah. (Usep Mulyana)