2023: 8,93 persen
2024: 8,65 persen
2025: 8,60 persen
"Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berbasis data mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan," ungkapnya.
Berbagai program strategis Pemkab Lumajang disebut menjadi faktor utama keberhasilan penurunan angka kemiskinan.
Mulai dari program bantuan langsung tunai (BLT), pelatihan peningkatan keterampilan kerja, pendampingan usaha mikro, hingga pembangunan akses jalan dan fasilitas publik di desa terpencil.
Baca Juga: Rizky Ridho Masuk Nominasi FIFA Puskas Award 2025, Pertama dalam Sejarah Indonesia
Menurut Roni, keberhasilan ini adalah hasil kerja bersama antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, komunitas lokal, serta masyarakat sendiri yang kini semakin aktif memanfaatkan peluang ekonomi.
"Program sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur yang merata menjadi fondasi utama dalam menekan angka kemiskinan," tambahnya.
Meski angka kemiskinan terus turun, Roni menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lengah. Pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan pembangunan, serta akurasi data menjadi faktor krusial untuk mempertahankan tren positif tersebut.
Dalam pandangannya, koordinasi lintas sektor harus diperkuat, terutama dalam hal penyediaan insentif, akses lapangan kerja baru, serta keberlanjutan pendampingan ekonomi bagi masyarakat rentan.
"Ketika masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan fasilitas dasar yang memadai, mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri," pungkasnya.