Untuk solusi jangka panjang yang fundamental, ia mengusulkan agar Pemkot Depok menjadikan tahun 2026 sebagai tahun pemetaan. Mengumpulkan data akurat tentang ketinggian tanah, aliran air, kapasitas saluran, dan titik kerusakan.
“Kita butuh peta risiko banjir yang benar-benar komplet... Kalau data tidak kuat, kebijakan akan salah arah,” jelasnya.
Menutup keterangannya, Siswanto menekankan bahwa momentum krisis ini adalah kesempatan emas untuk memulai revolusi penataan lingkungan. Depok harus bertransformasi menjadi kota yang lebih tahan iklim dan ramah lingkungan, membuktikan bahwa politik hijau bukanlah sekadar retorika.
“Kalau Depok ingin menjadi kota yang aman, hijau, dan layak huni, maka tobat ekologinya harus nyata. Bukan sebatas wacana, tapi diwujudkan dalam kebijakan, anggaran, dan kerja lapangan yang terukur. Ini saatnya Depok melakukan lompatan besar demi masa depan generasi berikutnya,” pungkasnya. (Agus)