Pada saat itu, Yaman utara menjadi tempat tinggal bagi komunitas Zaidi yang menjalankan pemerintahan di bawah kepemimpinan politik-spiritual yang dikenal sebagai imam.
Baca Juga: Camat Cibinong Masih Tunggu Kelanjutan Pembangunan SMPN di Cibinong
Kelompok Zaidi tetap menjadi kekuatan politik dominan di wilayah tersebut.
Pergolakan terjadi pada tahun 1962 ketika imam digulingkan dan diasingkan.
Rezim militer yang dikenal sebagai Republik Arab Yaman didirikan sebagai pengganti imamah dan menghadapi perlawanan sengit dari kelompok royalis Zaidi.
Baca Juga: Apriyadi Malik, Caleg Partai Golkar yang Gencar Turun ke Masyarakat di Kabupaten Bogor
Perkembangan demokrasi terjadi setelah penyatuan Republik Arab Yaman dan Republik Demokratik Rakyat Yaman pada tahun 1990.
Elite Zaidi dan ulama agama membentuk Partai Al-aqq untuk mewakili komunitas Zaidi dan menolak penyebaran ideologi Wahhabi di negara tersebut.
Partai Al-aqq, meskipun kecil, menjadi oposisi terhadap Partai Il (Reformasi), sebuah partai Islam yang dipengaruhi oleh Wahhabi.
Baca Juga: Transformasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bogor Terkendala Wilayah Pelosok
Pada tahun 1997, Al-aqq menerima jabatan menteri untuk wakaf agama di tengah konflik politik antara Partai Il dan Presiden Ali Abdullah Saleh.
Pada tahun 1997, Hussein Badr al-Din al-Houthi, seorang aktivis karismatik Al-aqq, mulai membangun jaringan pemuda Zaidi yang ingin melawan rezim Presiden Saleh.
Pemicu awal perlawanan adalah dukungan Presiden Saleh terhadap Amerika Serikat dalam Perang Melawan Teroris dan invasi ke Irak pada tahun 2003.
Baca Juga: Mahmoud Abbas, Presiden Palestina yang Memiliki Latar Belakang Sebagai Pengusaha Sukses
Keputusan ini memicu kemarahan kaum muda Zaidi.
