Rekomendasi pertama adalah formulasi ulang terhadap alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang berkaitan dengan hilirisasi.
Ia merekomendasikan agar alokasi DBH ditingkatkan menjadi 30-45 persen dari penerimaan negara yang diperoleh dari hilirisasi nikel.
Saran kedua yang diungkapkan dalam disertasi ini menekankan perlunya penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah.
Selain itu, Bahlil juga merekomendasikan penyediaan dana jangka panjang bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam hilirisasi nasional.
Dia juga mempertanyakan mengapa nilai tambah dari hilirisasi sering kali hanya dinikmati oleh pihak asing, di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam.
