METROPOLITAN.ID - Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada kabinet Merah Putih.
Usai dilantik, Hanif Faisol Nurofiq mengaku sudah menyiapkan 10 rancangan strategi untuk membangun kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) periode 2024-2029.
Presiden Prabowo juga telah menunjuk Diaz Hendropriono untuk mendampingi Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup.
Baca Juga: 5 Glamping di Bogor Yang Memiliki Fasilitas Lengkap untuk Jadi Pilihan Destinasi Wisata
Presiden Prabowo berpesan agar menteri dan seluruh wakil menteri dapat bekerjasama dengan baik untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
Saat ditanya wartawan, Menteri Lingkugan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan bahwa KLH/BPLH diharapkan dapat menjadi lembaga yang lebih responsif dan strategis dalam menghadapi tantangan lingkungan dan efek perubahan iklim.
Serta mendukung visi besar Indonesia menuju tahun 2045, yaitu 'Better Environment for Sustainable Investment'.
Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan Ditunjuk Sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Ini Rincian Tugasnya!
Hanif menegaskan bahwa kelembagaan ini akan bekerja sinergis dalam menjaga lingkungan dan mendorong investasi berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa situasi triple planetary crisis yang terdiri dari krisis perubahan iklim, pencemaran, dan kehilangan keanekaragaman hayati menjadi pondasi kerja KLH/BPLH.
"Untuk mewujudkan visi pemerintahan ini, terdapat beberapa misi utama yang diusung, yaitu diantaranya mendorong ekonomi hijau dan biru dengan mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan, memperkuat kemandirian dan kedaulatan negara, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup," ucap Hanif Faisol Nurofiq, Senin 21 Oktober 2024.
Baca Juga: Istana Buka Suara, Ini Alasan Mayor Teddy Indra Wijaya Belum Dilantik Jadi Seskab
Ia mengatakan, salah satu strategi penting yang akan diterapkan adalah pendekatan ekonomi lingkungan, dengan fokus pada penguatan ekonomi sirkular dan penerapan nilai ekonomi karbon (NEK).
"Pendekatan penataan lingkungan dengan tujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam juga menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan," jelasnya.
