Dalam konteks ini, protes publik, pemogokan, dan bentuk pertemuan publik lainnya sering kali dibatasi atau dilarang untuk mencegah potensi kerusuhan atau gangguan yang lebih besar.
Di Korea Selatan, konstitusi negara itu memberi wewenang kepada presiden untuk memproklamasikan hukum militer apabila "diperlukan untuk mengatasi kebutuhan militer atau untuk menjaga keselamatan dan ketertiban publik".
Keadaan tersebut berlaku dalam kondisi darurat nasional, seperti perang, konflik bersenjata, atau situasi krisis besar lainnya yang memerlukan mobilisasi pasukan militer.
Sejarah Darurat Militer di Korea Selatan
Darurat militer di Korea Selatan memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan ketegangan politik dan kediktatoran militer.
Salah satu peristiwa paling mengerikan dalam sejarah Korea Selatan adalah Pembantaian Gwangju pada Mei 1980.
Saat itu, Presiden Chun Doo-hwan, yang baru saja mengambil alih kekuasaan melalui kudeta militer, memproklamasikan darurat militer sebagai respons terhadap gerakan pro-demokrasi yang berkembang di kalangan mahasiswa dan masyarakat.
Ribuan demonstran, sebagian besar adalah mahasiswa, berkumpul di Gwangju untuk menuntut kebebasan politik dan transisi ke sistem demokrasi.
Namun, pemerintah merespons dengan tindakan kekerasan brutal, mengirimkan pasukan militer untuk membubarkan aksi tersebut.
Akibatnya, ratusan warga sipil tewas dan ribuan lainnya terluka. Peristiwa ini menandai puncak dari rezim militer yang menekan kebebasan sipil dan demokrasi di Korea Selatan.
Baca Juga: 5 Pemain Termuda di Skuad Paris Saint-Germain untuk Mengarungi Musim 2024-2025
Pembantaian Gwangju juga menjadi simbol kekejaman rezim militer dan menciptakan trauma kolektif yang masih membayangi Korea Selatan hingga saat ini.
Namun, meskipun tragedi tersebut mengerikan, hal itu juga menjadi titik balik penting dalam perjalanan Korea Selatan menuju demokrasi.
