Pada akhir 1980-an, negara ini mulai mengadopsi sistem demokrasi yang lebih mapan, dan penerapan darurat militer tidak lagi terjadi hingga akhirnya deklarasi serupa muncul kembali pada Desember 2024.
Kronologi Darurat Militer Korea Selatan Desember 2024
Presiden Yoon Suk Yeol menghebohkan Korea Selatan dengan pengumuman darurat militer melalui siaran langsung televisi pada pukul 23.00 waktu setempat, pada 3 Desember 2024.
Dalam pidatonya, Yoon menuduh partai oposisi yang mendominasi Majelis Nasional terlibat dalam kegiatan "antinegara" yang menurutnya mengancam demokrasi yang sudah berjalan.
Sebagai langkah tanggapan, Yoon menunjuk Jenderal Park An-Su sebagai komandan darurat militer, yang kemudian melarang seluruh aktivitas politik, demonstrasi, serta mengendalikan media dan publikasi.
Baca Juga: Persiapanan Penyusunan RKPD 2026, Ini Catatan Penting Sekda Kabupaten Bogor
Pengumuman ini segera memicu gelombang protes hingga ribuan warga, termasuk para aktivis dan anggota masyarakat, berbondong-bondong ke Majelis Nasional di Yeouido untuk menuntut penghentian darurat militer di Korea Selatan.
Kemudian, para anggota parlemen, termasuk beberapa dari partai yang dipimpin oleh Yoon, terpaksa mengadakan sidang darurat.
Hanya kurang dari enam jam setelah deklarasi, tepat pada pukul 04.30 pagi waktu Korea Selatan, Yoon mencabut darurat militer setelah parlemen secara mayoritas memutuskan untuk membatalkan keputusan tersebut.
Baca Juga: Terima Tim Verifikasi Akhir P2WKSS Jabar Di Desa Cibunian Pamijahan, Ini Harapan Pemkab Bogor
Deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol sendiri tidak lepas dari latar belakang konflik politik yang semakin memanas antara pemerintah dan oposisi.
Selama beberapa bulan terakhir, oposisi yang menguasai Majelis Nasional telah berselisih dengan Yoon mengenai sejumlah isu penting, termasuk anggaran negara dan mosi pemakzulan terhadap pejabat pemerintah.
Ketegangan ini semakin memuncak ketika Yoon merasa pemerintahannya "terhambat" oleh oposisi yang ia tuduh terlibat dalam kegiatan "antinegara", meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukung tuduhan tersebut.
Selain itu, penurunan tingkat popularitas Yoon, yang hanya tercatat 17 persen pada saat deklarasi, semakin memperburuk situasinya.
