METROPOLITAN.ID - Di tengah upaya membenahi kenakalan remaja melalui pendidikan karakter, muncul kebijakan yang justru menuai pro dan kontra dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Verrel Bramasta, anggota DPR RI dari Komisi X, angkat bicara menanggapi program Gubernur Dedi Mulyadi yang mengirim siswa ke barak militer.
Verrel menilai, pendidikan bukan soal menaklukkan, tapi membimbing dengan pendekatan yang tepat.
Baca Juga: Berikut Rangkaian Kegiatan HJB ke-543 di Kota Bogor, Ada Helaran hingga Wayang Golek
Dalam sebuah video yang diunggah melalui akun TikTok @amanat_nasional, Verrel—anggota legislatif dari daerah pemilihan Jawa Barat VII—menyampaikan pandangannya secara terbuka.
Ia menyarankan agar kebijakan tersebut perlu dikaji ulang secara lebih mendalam.
Verrel, yang juga dikenal sebagai putra dari Venna Melinda, menilai bahwa pendekatan yang diambil Gubernur Dedi kurang tepat.
Baca Juga: 5 Kopitiam di Bogor dengan Suasana Tenang serta Menu Lezat dan Harga Terjangkau
Menurutnya, anak-anak yang terlibat dalam kenakalan remaja membutuhkan penanganan dengan pendekatan yang berbeda dan lebih menyeluruh.
“Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa siswi yang sedang mengalami masalah perilaku,” ujar Verrel dalam pernyataannya.
Namun demikian, Verrel menegaskan bahwa pendekatan berbasis militer tidak serta-merta menjadi solusi utama dalam pembinaan karakter.
Baca Juga: Fakta Ledakan Amunisi Kedaluwarsa di Garut Membawa Maut, 13 Orang Jadi Korban
Ia mengingatkan bahwa pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada aspek fisik justru berpotensi menciptakan pribadi yang keras, bukan pribadi yang tangguh secara emosional dan sosial.
“Anak-anak yang menunjukkan perilaku menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, dan penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial, pendidikan, konselor, pihak orang tua, dan bukan melalui instansi militer,” ujar Verrell.
