Pandangan Verrel tersebut mendapatkan berbagai reaksi dari masyarakat.
Sebagian mendukung dan memuji sikap kritisnya, sementara sebagian lainnya meminta agar ia terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi secara nyata.
Baca Juga: 3 Perbedaan Shockbreaker Motor Jenis Tabung dan Non Tabung Yang Wajib Diketahui
Lebih lanjut, Verrel juga menyinggung aspek regulasi. Ia menekankan bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tidak mengatur ataupun mewajibkan penempatan siswa ke barak militer.
Bahkan, menurutnya, kebijakan tersebut bisa berbenturan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Ia menambahkan bahwa pembinaan terhadap anak-anak dengan perilaku menyimpang seharusnya dilakukan secara komprehensif, melibatkan berbagai pihak seperti lembaga sosial, institusi pendidikan, konselor, serta orang tua, bukan melalui pendekatan yang melibatkan institusi militer.
Sebagai bagian dari Komisi X DPR RI, Verrel Bramasta menyatakan komitmennya untuk mendorong pembahasan isu ini lebih lanjut dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan, agar dapat ditemukan solusi yang lebih tepat dan sesuai dengan prinsip pendidikan nasional.
***
