METROPOLITAN.ID - Kasus pernikahan anak yang kembali terjadi di Lombok memicu keprihatinan nasional. Seorang siswi SMP berusia 15 tahun menikah dengan remaja 17 tahun melalui tradisi memariq.
Menanggapi hal ini, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menegaskan bahwa budaya tidak boleh menjadi dalih untuk menoleransi praktik yang bertentangan dengan hukum dan hak anak.
Veronica Tan menegaskan bahwa praktik pernikahan anak masih marak terjadi karena kuatnya tekanan sosial dan budaya.
Baca Juga: Promo Liburan Sekolah: KAI Berikan Potongan Harga Tiket Hingga 20 Persen
Dalam banyak kasus, pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar dari kemiskinan atau sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga.
Namun, menurut Veronica, persepsi tersebut sangat keliru dan justru membuka pintu menuju penderitaan bagi masa depan anak.
Pernikahan ini awalnya sempat dicegah oleh aparat desa karena keduanya masih di bawah umur.
Baca Juga: Promo Liburan Sekolah: KAI Berikan Potongan Harga Tiket Hingga 20 Persen
Namun, tiga pekan kemudian, keduanya tetap melangsungkan pernikahan melalui tradisi memariq atau kawin lari khas suku Sasak.
Veronica menggarisbawahi bahwa budaya tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan praktik yang merampas hak-hak dasar anak.
Ia meminta semua pihak untuk berhenti menormalisasi pernikahan anak, apa pun bentuk atau dalih budayanya.
Ia menambahkan, praktik ini berisiko tinggi merusak masa depan anak karena mereka belum matang secara fisik maupun mental untuk menjalani kehidupan berumah tangga.
Secara hukum, Indonesia telah menetapkan batas usia minimal perkawinan pada usia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi.
