Pemprov DKI Belum Putuskan WFH Meski Polri Imbau
Berbeda dengan langkah antisipatif dari Mabes Polri yang telah menyurati sejumlah instansi untuk menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum mengambil sikap yang tegas terkait hal ini.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak tergolong luar biasa sehingga belum ada keputusan untuk meliburkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov.
"Karena bagi DKI yang seperti itu bukan sesuatu yang luar biasa (untuk menerapkan WFH)," ujar Pramono di Balai Kota DKI.
Ia menambahkan, kebijakan lanjutan akan dibahas bersama Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, sebelum diputuskan.
"Sedangkan untuk WFH nanti saya akan komunikasi dengan Pak Sekda apakah diperlukan atau enggak," tambahnya.
Baca Juga: HUT Bhayangkara 2025 di Monas: Gratisan, Konser, Bikin SIM dan Kegiatan Seru Lainnya Menanti!
Pengamanan Ketat, 5.800 Personel Dikerahkan
Guna memastikan keamanan acara, Polri akan mengerahkan sebanyak 5.800 personel gabungan.
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, menyebutkan bahwa jumlah tersebut tersebar di berbagai titik strategis, mulai dari jalur utama, jalan tol, hingga lokasi pusat kegiatan.
"Cukup banyak. Hampir sekitar 5.800 personel. Ada yang di jalur, ada yang di tol, ada yang di lokasi utama. Banyak sekali titik yang harus diamankan," ungkap Irjen Pol. Agus, Sabtu (28/6).
Ia menegaskan, pengamanan ekstra dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir sebagai inspektur upacara.
Baca Juga: Liburan Sekolah ke Alam: Tempat Camping Hits di Kawasan Cikole Lembang yang Seru!
"Dengan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, pengamanan tentu harus maksimal," tegasnya.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, sebuah posko gabungan turut didirikan untuk mengatur jalur informasi, lalu lintas, komunikasi, serta lokasi parkir bagi para tamu undangan VIP dan VVIP.
