Karena tuduhan-tuduhan serius ini, India secara resmi meminta ekstradisi dirinya. Namun, upaya ini berkali-kali ditolak oleh pemerintah Malaysia, yang telah memberikan status residen tetap kepadanya sejak tahun 2016.
Selain itu, permintaan dari Interpol untuk menerbitkan red notice terhadap dirinya juga sempat ditolak, yang memberikan ruang gerak lebih baginya untuk bepergian ke negara lain.
Sejak meninggalkan India, tempat tinggal utama Zakir Naik berada di Malaysia. Perlindungan yang diberikan oleh Malaysia terhadap Zakir Naik bukanlah tanpa alasan politik.
Negara itu memberinya status residen tetap, bahkan ada politikus yang menentang keberadaannya namun tetap diberikan perlindungan.
Baca Juga: Honda Vario vs Yamaha Aerox, Perbandingan Motor Skutik Favorit Anak Kota, Pilih Mana?
Akan tetapi, kehadirannya di Malaysia juga tidak lepas dari kontroversi. Pada tahun 2019, ia dilarang untuk berbicara di depan publik di seluruh Malaysia oleh pemerintah.
Larangan ini datang setelah pidato-pidatonya dianggap menghasut perpecahan dan menyinggung masyarakat ras lain di Malaysia.
Ia sempat mengklaim bahwa masyarakat Hindu di Malaysia memiliki loyaitas terhadap Perdana Menteri India Narendra Modi lebih dari Perdana Menteri Malaysia sendiri, dan menyatakan bahwa masyarakat Tionghoa di Malaysia sebagai tamu yang juga seharusnya kembali ke negara asalnya.
Pernyataan ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai kelompok masyarakat, dan menjadi bukti bahwa meski ia mendapatkan suaka, ucapan-ucapannya masih menjadi masalah serius yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
Baca Juga: Komjen Suyudi Ario Seto Masuk Bursa Calon Kapolri, Ini Profil dan Rekam Jejak Eks Kapolres Bogor
Meskipun demikian, Zakir Naik masih tetap berstatus sebagai residen di Malaysia dan melakukan perjalanan ke berbagai negara lain, seperti Indonesia pada tahun 2025 untuk mengadakan safari dakwah.
Pergerakannya ini menunjukkan bahwa ia masih memiliki jaringan dan dukungan yang kuat di tingkat global, sekaligus menghadapi risiko ekstradisi jika ia memasuki negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan India.***
