METROPOLITAN.ID - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengkritisi program pembinaan siswa bermasalah dengan barak militer yang diinisiasi oleh Gubernur Dedi Mulyadi.
Menurutnya, program tersebut belum memiliki dasar regulasi yang jelas dan belum melibatkan DPRD dalam perancangannya.
Ono menyatakan bahwa hingga saat ini, regulasi yang menjadi landasan hukum program tersebut masih dalam tahap penyusunan.
Baca Juga: MaC99 Cafe dan Resto, Kuliner Tempat Nongkrong Hits dengan Pemandangan 360 Derajat di Bogor
Bahkan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deden, belum dapat memberikan penjelasan pasti mengenai payung hukum program tersebut.
"Sampai kemarin, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, masih Plt Pak Deden, saya tanya, mereka juga masih menyiapkan regulasinya," ujar Ono Surono dikutip gesuri.id.
Selain itu, Ono juga menyoroti ketidakjelasan mengenai pembiayaan program. Plt Dinas Pendidikan belum memberikan jawaban pasti terkait anggaran kegiatan tersebut.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Ingin Vasektomi Jadi Syarat Bansos, MUI Jawa Barat : Haram dalam Islam
Ono menekankan pentingnya kejelasan mengenai regulasi, aturan pelaksanaan, peserta program, serta keterlibatan orang tua dalam memberikan izin.
Semua aspek tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan.
"Tentunya harus kita nanti cek ya seperti apa regulasinya, aturannya, siapa pesertanya, harus atas izin orang tua seperti apa, dan tentunya kan harus juga diperhadapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan," jelasnya.
Ono, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, mengaku belum mendapatkan informasi lengkap mengenai konsep dan teknis pelaksanaan program tersebut.
Ia menyayangkan bahwa tidak ada pembahasan dengan DPRD terkait program ini, padahal program tersebut sudah mulai dilaksanakan di Purwakarta.
"Tidak ada sama sekali pembahasan dengan DPRD, kemarin saya tanya kepala Dinas Pendidikan juga masih menyiapkan instrumen aturannya, tapi ini (di Purwakarta) sudah berlangsung," katanya.