METROPOLITAN.ID - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono tengah jadi sorotan karena mengkritik kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM).
Mengutip berbagai sumber, Ono Surono melontarkan kritik terhadap keputusan KDM yang pemangkasan anggaran media publikasi dari sebelumnya Rp50 miliar menjadi hanya Rp3 miliar.
Ia menilai langkah ini berpotensi melemahkan kualitas penyampaian informasi kepada publik dan menurunkan peran strategis media sebagai salah satu penopang demokrasi.
Baca Juga: Ketua DPRD Bogor Tebar Bibit Ikan Nila di Situ Cibinong, Dukung Program Ketahanan Pangan
Menurut Ono Surono, kemitraan antara pemerintah dan media sangat penting dalam menyebarkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengingatkan bahwa media bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik, tidak seperti media sosial.
Sehingga kehadiran media massa sangat penting dalam menjaga transparansi serta kredibilitas pemerintahan.
Baca Juga: Nasib Karier Politik Ridwan Kamil Usai Diterpa Isu Perselingkuhan dengan Lisa Mariana
Menanggapi hal ini, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pengurangan anggaran tidak berarti menutup akses informasi publik.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tetap menyampaikan informasi melalui konten media sosial yang diproduksi secara mandiri.
Dedi Mulyadi juga mempertanyakan apakah bentuk dukungan terhadap media harus selalu diukur dengan nilai kontrak kerja sama.
Perselisihan ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara Dedi yang lebih mengandalkan platform digital dan Ono yang menekankan pentingnya media konvensional.
Situasi tersebut memperlihatkan tantangan pemerintah dalam menjaga efisiensi anggaran sekaligus memastikan keterbukaan informasi yang terpercaya bagi masyarakat.***
