METROPOLITAN.ID - Tekanan publik yang kian menguat usai gelombang demonstrasi mahasiswa pada akhir Agustus 2025 akhirnya membuahkan hasil. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk menghentikan tunjangan perumahan anggota dewan dan memberlakukan moratorium kunjungan kerja (kunker).
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pimpinan DPR bersama seluruh ketua fraksi, dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, pada Kamis, 4 September 2025.
“Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR. Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota dan melakukan moratorium kunjungan kerja,” ujar Puan dalam keterangannya.
Puan menegaskan, keputusan ini merupakan bagian dari agenda reformasi kelembagaan DPR yang akan ia kawal langsung. Menurutnya, langkah-langkah pembenahan diperlukan agar lembaga legislatif benar-benar merefleksikan harapan rakyat.
Baca Juga: Ferry Irwandi Bongkar Cara Cari Dalang Demo Bubarkan DPR 25 Agustus
Ia juga memastikan akan memimpin langsung agenda reformasi kelembagaan DPR agar lebih sesuai dengan harapan rakyat. “Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR,” tegas Puan.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, bersama para ketua fraksi dari seluruh partai.
Tekanan Aksi Mahasiswa
Sehari sebelumnya, Rabu, 3 September 2025, DPR menggelar dialog dengan perwakilan 16 organisasi mahasiswa yang sebelumnya turun ke jalan pada 25–31 Agustus. Salah satu tuntutan mahasiswa adalah penghentian tunjangan, transparansi anggaran, serta akuntabilitas kinerja dewan.
Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR, menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa itu dijadikan bahan evaluasi serius.
“Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, untuk menjadikan DPR lebih baik dan transparan,” ujar Dasco.
Ia menambahkan bahwa evaluasi internal sesungguhnya sudah mulai dilakukan sebelum dialog dengan mahasiswa, namun momentum unjuk rasa besar pekan lalu membuat komitmen reformasi semakin kuat.