METROPOLITAN – Pembendaharaan penghargaan atas prestasi yang di raih Pemkot Sukabumi terus bertambah. Kali ini, daerah yang di juluki Kota Mochi ini berhasil mendapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, Jokowi Widodo.
Namun dalam kesempatan ini, Presiden RI tak jadi menghadiri penganugerahan di Sidoarjo, Jawa Timur ini dan diwakili Menteri Polhukam, Wiranto serta Menteri Dalam Negeri, Cahya Kumolo sekaligus memperingati HUT Otonomi Daerah (Otda) ke-XXI secara Nasional.
Pemerintah Kota Sukabumi menjadi 10 kota dengan kinerja terbaik atau tertinggi se-Indonesia. Pemberian piagam dan piala Satya Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini, merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelengaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2016 oleh pemerintah pusat berdasarkan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah 2015.
“Ini bukti faktual bahwa kami fokus terhadap pemberian layanan publik dan program yang diluncurkan pro rakyat demi kesejahteraan rakyat. Yang menilai kami terbaik se-Indonesia ini Pemerintah Pusat melalui Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” ujar Walikota Sukabumi, M Muraz usai menerima penghargaan dalam acara HUT Otda ke-XXI di Sidoarjo.
Indikator yang menjadi penilaian oleh Kemendagri itu kata Muraz, yakni pelaksanaan urusan wajib, pilihan dan pembantuan. Serta dilihat dari rancangan kebijakan, sampai realisasi kebijakan yang diterapkan oleh Pemkot Sukabumi.
“Sebenarnya ketika saya jadi Sekda dulu, pernah dua kali berturut-turur menjadi terbaik se-Indonesia yakni diposisi sembilan dan tujuh. Namun terpotong menjadi urutan ke-37. Kita terus perbaiki bersama teman-teman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Sekretaris Daerah dan akhirnya saat ini kita kembali menjadi sepuluh besar terbaik,” ungkapnya.
Muraz mengakui, penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi yang diterima pemerintah daerah. Kinerja terbaik ini memang layak didapatkan Pemkot Sukabumi. Lihat saja dari segi anggaran kata Muraz, mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI, segi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) sudah mendapatkan predikat baik, ditambah oleh LPPD ini yang terbaik se-Indonesia.
“Ketiga indikator itu bisa menandakan bahwa kinerja pemerintah daerah sudah baik. Terpenting, kami bisa membuat nyaman, aman dan damai untuk masyarakat Kota Sukbumi. Pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kebersihan sudah bisa dirasakan baik oleh masyarakat,” jelasnya.
Keuntungan penghargaan ini bagi masyarakat, tentunya sudah terasa. Seperti percepatan kebijakan dan pembangunan, serta pelaksanaan anggaran di masyarakat. “Itu kan saling nyambung. Ketika kebijakan yang disusun bisa terealisasi atas keinginan masyarakat, pembangunan semakin cepat yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat,” tutur Muraz.
Sementara, sepuluh kota terbaik/tertinggi secara Nasional diantaranya, Kota Makassar (Sulsel), Kota Surabaya (Jatim), Kota Samarinda, Kota Mojokerto, Kota Gorontalo, Kota Bandung, Kota Depok (Jabar). Kota Banjar (Jabar), Kota Bontang (Kaltim), dan Kota Sukabumi (Jabar).
“Kami akan terus mempertahankan penghargaan ini dan meningkatkannya,” janjinya.
Sementara Itu, Menko Polhukam, Wiranto mengatakan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita Indonesia.
Yakni, dengan meningkatkan kesejahteran harus difokuskan paling tidak pada dua pola kebijakan pembangunan daerah.
Pertama, kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan pembangunan daerah yang di fokuskan pada upaya pengembangan sektor- sektor ekonomi strategis. Kedua, kata Wiranto, ditujukan untuk pemerataan dan pembangunan yang difokuskan pada upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin.
