Kendati demikian, Jokowi menekankan bahwa keputusan akhir ada di tangan manajemen kereta cepat. Dia enggan memburu-buru peresmian.
"Tapi yang menentukan, jangan dipikir saya mengejar-ngejar, yang menentukan tetap dari manajemen kereta cepat," katanya.
Baca Juga: Hore.. Warga Desa Cihideung Udik Bogor Dapat BLT DD, Kades : Jangan Dipakai Bayar Bank Emok
5. Tak Ada Subsidi Tarif Kereta Cepat
Selain itu, Jokowi memastikan tidak ada public service obligation (PSO) atau subsidi untuk tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung. "Tidak ada subsidi," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini sudah dihitung dengan saksama. Terlepas dari itu, Jokowi berharap warga bisa berpindah menggunakan transportasi umum.
Baca Juga: Polri Peduli Budaya Literasi, Kapolresta Bogor Bagikan Buku ke Murid-murid Sekolah Taman Siswa
"Itu dia, semuanya kan ada kalkulasinya, semuanya ada hitung-hitungannya. Mestinya. Tapi apa pun yang paling penting kita ingin mendorong agar masyarakat berpindah dari mobil ke transportasi massal, baik itu kereta cepat, MRT, LRT, bus," tuturnya.
"Nanti yang menentukan juga manajemen kereta cepat (PT Kereta Cepat Indonesia-China). Berdasarkan juga nanti tentu saja dikonsultasi dengan Kementerian Perhubungan," kata Jokowi.
6. Diharapkan Bisa Kurangi Macet dan Polusi
Baca Juga: Daihatsu Catatkan Penjualan 134 Ribu Unit pada 2023, Ini 3 Unit Mobil Paling Laris
Jokowi juga menyampaikan harapannya usai menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Dia berharap, dengan Kereta Cepat ini, kemacetan dan polusi di Jabodetabek dan Bandung bisa berkurang.
"Kita harapkan ada perpindahan dari penggunaan mobil pribadi ke kereta cepat, ke LRT, ke MRT, ke TransJakarta sehingga kemacetan di jalan jadi dikurangi, polusi bisa dikurangi," kata Jokowi.
