"Jadi konsep ini solusi permanan. Dan pembayaran guru ASN menggunakan sistem pembelanjaan sekolah. Hanya guru pada roster sekolah yang dibayar dengan sistem. Tidak ada lagi guru honorer yang dibayar seadanya," kata Nadiem.
Baca Juga: Fisipkom Unida Beri Motivasi Siswa SMA dan SMK Ibnu Aqil Bogor Lanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi
Dia menekankan, marketplace untuk guru merupakan upaya memberikan kembali kemerdekaan dan otonomi kepada sekolah untuk melakukan perekrutan.
Menurutnya, dengan penguncian anggaran untuk pembayaran guru, maka tidak akan menimbulkan masalah guru honorer di masa depan.
"Sistem ini didukung teknologi satu-satunya cara menghentikan perekrutan guru honorer baru, tapi memberikan kesempatan maksimal semua sekolah untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa menunggu siklus perekrutan pusat," ungkap Nadiem.
Baca Juga: Tri Adhianto Tebus Ijazah Pelajar SMK : Bukti Pemerintah Kota Bekasi Hadir untuk Siswa Kota Bekasi
Nadiem menegaskan, Pemerintah pusat akan mentransfer anggaran tersebut langsung kepada sekolah.
Dan anggaran tersebut dan hanya boleh digunakan untuk perekrutan guru yang ada di dalam marketplace.
"Dana ditransfer ke rekening berbeda dengan rekening BOS. Jadi dikunci dananya untuk yang benar-benar boleh menjadi guru," kata Nadiem.
Baca Juga: Suka Liburan Menantang? Yuk Ikut Safari Malam di Taman Safari Bogor, Harga Tiketnya Cuma Segini!
Sementara itu, anggota Komisi X DPR, Dede Yusuf tak sepakat jika nama platform yang akan dibuat itu disebut sebagai marketplace guru.
Sebab menurut Dede, guru bukanlah barang, dan istilah marketplace sangat erat dengan barang.
"Bahwa marketplace ini kan untuk produk barang, jadi carilah yang lain. Itu catatan saya," kata Dede.
Ia mengusulkan, jika nama platform itu diubah menjadi Ruang Talenta. Di mana platform tersebut akan menyediakan guru-guru yang dapat mengajar di sekolah yang membutuhkan.
