METROPOLITAN.id - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor mencatat jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayahnya mengalami kenaikan pada dua bulan terakhir ini.
Tercatat, pada September dan Oktober 2023, Dinsos Kota Bogor berhasil menjaring sebanyak 196 PMKS.
"Bulan September sampai Oktober ini naik," kata Kabid Rehabilitas Sosial pada Dinsos Kota Bogor, Dody Wahyudin kepada wartawan, Kamis 26 Oktober 2023.
Menurut Dody Wahyudin, jumlah kasus PMKS atau gelandangan dan pengemis di Kota Bogor sempat menurun pada Juni, Juli, hingga Agustus.
Dengan rincian, untuk Juni jumlah PMKS yang ditangani tercatat ada 62 kasus, Juli ada 41 kasus, serta Agustus ada 30 kasus.
Dilanjutkan Dody Wahyudin, ada banyak faktor yang menyebabkan jumlah PMKS di Kota Bogor naik. Pertama yang bersangkutan tidak mampu bekerja, tidak punya modal usaha, dan tidak punya keterampilan kerja.
Kemudian, tidak mempunyai pilihan lain, serta lebih suka menjadi gelandangan atau pengemis.
"Masyarakat di Jabodetabek sekarang tau kalau PMKS di Kota Bogor dilayani kesejahteraan sosialnya, jadi ada beberapa dibuang dari daerah lain ke Kota Bogor dan juga faktor himpitan ekonomi yang kian berasa," ucap dia.
Dody Wahyudin menuturkan, sebagian besar PMKS yang ada di Kota Bogor berasal dari Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan Dinsos dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) setempat.
“Bagaimana caranya agar PMKS ini tidak kembali lagi mengemis di Kota Bogor. Jadi kalau sudah ranahnya di Kabupaten Bogor atau Sukabumi, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena bukan wilayah Kota Bogor,” beber dia.
Dody Wahyudin menyebutkan, ada dua penanganan yang dilakukan Dinsos Kota Bogor setelah menjaring PMKS. Pertama, mengembalikan yang bersangkutan ke keluarganya atau dititip ke panti milik pemerintah.
Langkah kedua, yakni menawarkan mereka yang berusia sekitar 18 hingga 30 tahun untuk mengikuti pelatihan.
"Sehingga keterampilan dari gelandangan dan pengemis itu bisa diasah, lalu bekerja sama dengan Sentra Terpadu Inter Suweno milik Kementerian Sosial dan Dinsos Provinsi Jawa Barat," imbuh dia.
“Apabila mereka masih ingin merubah nasib, kita memberi bantuan modal usaha. Ada juga beberapa PMKS yang sudah beralih dari pengemis ada yang jualan kopi, minuman ringan,“ lanjut dia.
