METROPOLITAN.ID - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor membenarkan adanya temuan kasus cacar monyet atau monkeypox (Mpox) di wilayah Kota Bogor.
Total, ada dua orang laki-laki yang terpapar kasus cacar monyet ini. Di mana, kasus ini juga sekaligus menjadi temuan pertama yang terjadi di Kota Bogor.
Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno menuturkan, terungkapnya warga terpapar kasus cacar monyet ini bermula adanya laporan dari Puskesmas.
"Awalnya mereka melaporkan temuan ini, dan selanjutnya berkoordinasi dengan kami untuk dilakukan tatalaksana," kata Sri Nowo Retno baru-baru ini.
Kemudian, dilanjutkan Kepala Dinkes Kota Bogor, dilakukan tatalaksana pengambilan spesimen, berupa spesimen swab orofaring, swab lesi, swab anal dan serum darah.
"Surveilans Dinas Kesehatan Kota Bogor selanjutnya mengirimkan sampel ke Laboratorium BKPK Jakarta," ucap Sri Nowo Retno.
"Dan kedua kasus dinyatakan terkonfirmasi monkeypox setelah Laboratorium BKPK melakukan feedback hasil lab ke Dinas Kesehatan Kota Bogor," sambung dia.
Adapun, dijelaskan Kepala Dinkes Kota Bogor, berdasarkan hasil penelusuran, kasus ini muncul bermula ketika kedua orang laki-laki dengan orientasi seksual LSL (Laki Seks Lelaki), memiliki riwayat kontak seksual dalam 21 hari terakhir sebelum munculnya gejala.
Akibat kejadian itu, keduanya saat ini memiliki gejala demam disertai ruam di daerah telapak tangan, badan, muka, dan area genital.
"Kedua kasus juga terdapat pembengkakan kelenjar getah bening," ungkap Sri Nowo Retno.
Saat ini, kedua kasus tengah menjalani isolasi mandiri terhitung dari tanggal 20 November dan dilakukan pemantauan harian melalui tenaga kesehatan Puskesmas wilayah.
Mencegah hal ini menjangkit warga lain, pihaknya telah melakukan Penyelidikan Epidemiologi secara lengkap terhadap masing-masing kasus. Serta, melakukan pelacakan dan mendata kontak erat kasus.
"Kita juga melakukan tatalaksana kasus sesuai dengan pedoman Pencegahan dan Pengendalian Mpox berupa pemantauan harian kasus, pemantauan harian kontak erat, dan assessmen isolasi mandiri," imbuh Sri Nowo Retno.
"Termasuk, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan. Memastikan semua kebutuhan baik dari sistem pelaporan hingga logistik penunjang pemeriksaan laboratorium terpenuhi," lanjut dia.
