METROPOLITAN.ID - Persoalan penerbitan 14 sertifikat pengganti atas lahan yang berada di wilayahnya Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor berbuntut panjang.
Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan diri Gerakan Mahasiswa Suara Rakyat (GEMASURA) berencana akan menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor BPN Kabupaten Bogor pada Jumat, 25 Juli 2024.
Ketua GEMASURA, Zayyen Iman mengatakan, mafia tanah di Kabupaten Bogor sudah mengkhawatirkan, mereka dengan leluasa bisa menggandakan atau membuat sertifikat pengganti.
"Mafia tanah berujung persengketaan lahan yang terjadi di Kabupaten Bogor menjadi momok menakutkan bagi siapa saja. Pasalnya hal tersebut menimpa semua kalangan, dari mulai masyarakat rentan, perusahaan bahkan unsur pemerintahan," kata Zayyen.
Dalam hasil investigasi, dirinya mendapatkan fakta terbaru terkait terbitnya sertifikat tanah pengganti di Kabupaten Bogor, tepatnya di Desa Bojong Koneng, Babakan Madang.
Bahkan kata Zayyen, lahan yang di caplok merupakan milik kantor Pemerintah Desa Bojong Koneng, ia sangat menyayangkan kejadian tersebut dan berbincang dengan Pemerintah Desa setempat.
Zayyen bercerita, ia mendapatkan penjelasan dari pihak Desa bahwa Pemerintah Desa Bojong Koneng telah menguasai lahan seluas 34,1 Ha dari tahun 1960 yang tertera di buku C.
Kemudian di tahun 2007 atas keputusan Bupati Bogor menerbitkan surat tentang persetujuan tukar menukar tanah kas desa seluas 34,1 Ha di Desa Bojong Koneng, Babakan madang yang dikuasai oleh Pemerintah Desa Bojong Koneng dengan tanah seluas 105 Ha milik PT. Citra Kharisma komunika di Desa Selawangi, Tanjungsari.
Sejak ditandatangani surat keputusan Bupati tersebut, diketahui di tahun 2011 tanah kas desa diperjual belikan oleh pihak yang mengaku ahli waris Haji Abu Burhanudin kepada Drs. Moch Arifin.
Pada 13 Juni 2024 Pemerintah Desa Bojong Koneng dengan ahli waris Haji Abu Burhanudin menandatangani akta Perjanjian Pelepasan tanah ahli waris kepada Pemerintah Desa Bojong Koneng seluas 34,1 Ha.
"Anehnya dari pertemuan tersebut diketahui telah terbit sertifikat pengganti sebanyak 6 sertifikat, dan parahnya ahli waris ini tak pernah menerima fisiknya sama sekali sampai hari ini," tambahnya.
Padahal Penerbitan sertifikat diperlukan suatu proses yang melibatkan pihak pemohon,
para pemilik tanah yang bersebelahan, Pamong Desa maupun pihak instansi yang terkait untuk memperoleh penjelasan dan surat-surat sebagai alas hak yang berhubungan dengan permohonan sertifikat tersebut.
Penjelasan baik lisan maupun tertulis dari pihak
terkait memiliki peluang untuk terjadinya pemalsuan, kadaluwarsa bahkan adakalanya tidak benar atau fiktif sehingga timbul sertifikat cacat hukum.
"Kewenangan untuk melakukan pembatalan terhadap sertifikat hak atas tanah yang dianggap cacat adalah berada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011," ungkap Zayyen.
