METROPOLITAN.ID - Pj Bupati Bogor Bachrul Bakri menerima kedatangan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat di Gedung Serbaguna 1 Cibinong, Kamis, 3 Oktober 2024.
Kedatangan TIM BPK Jabar tersebut dalam agenda entry meeting pemeriksaan pendahuluan terkait kepatuhan atas belanja infrastruktur tahun anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Pj Bupati Bogor Bachril Bakri menegaskan bahwa Pemkab Bogor berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Baca Juga: Babi Hutan Turun ke Pemukiman Warga, Dua Warga Sukamakmur Diseruduk, Begini Kondisinya
Menurutnya, pemeriksaan ini menjadi langkah penting dalam memastikan pengelolaan belanja infrastruktur yang efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selain melakukan pemeriksaan, Tim BPK Jabar juga melakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh perwakilan kepala SKPD, camat, dan Direktur RSUD, sebagai wujud komitmen transparansi dan akuntabilitas.
"Saya harap pemeriksaan ini dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi kita semua. Kabupaten Bogor telah mulai menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penganggaran, yang tentunya akan membantu kita memastikan kepatuhan dan transparansi," kata Pj Bupati Bogor.
Baca Juga: Kuli Bangunan Tewas Tersengat Listrik di Ciomas Bogor, Sempat Teriak Lalu Ambruk
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Jawa Barat Widhi Widayat menjelaskan, pemeriksaan ini mencakup penilaian kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam pengelolaan belanja infrastruktur di Kabupaten Bogor.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian internal dan risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan belanja infrastruktur.
Menurutnya, selama 19 hari ke depan, tim BPK akan melakukan pemeriksaan pendahuluan di Kabupaten Bogor, yang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan rinci.
Baca Juga: Laptop Samsung Galaxy Chromebook Plus Hadir dengan Dilengkapi Google AI
Pemeriksaan ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang dapat membantu Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperbaiki tata kelola keuangan, khususnya terkait belanja infrastruktur.
"Melalui pemeriksaan ini kami berharap bisa memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan ke depan, sehingga Kabupaten Bogor dapat lebih baik dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan," pungkasnya.***
