METROPOLITAN.ID - Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja (Raker) pembahasan RAPBD 2025 dengan Perumda Trans Pakuan, Selasa 22 Oktober 2024.
DPRD Kota Bogor mencecar Perumda Trans Pakuan soal beberapa hal, diantaranya soal utang gaji karyawan dan pencabutan subsidi Biskita oleh pemerintah pusat.
Rapat dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy yang juga koordinator Komisi II dan dibuka oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas.
Dalam rapat tersebut, Rusli mempertanyakan perihal wacana pencabutan subsidi BisKita dari Pemerintah Pusat dan peralihan subsidi ke APBD Kota Bogor.
Menurut Rusli, jika peralihan dilakukan dan Perumda Trans Pakuan masih belum menjadi operator resmi, hal tersebut tentunya akan merugikan Perumda Trans Pakuan.
"Dari proyeksi yang ada, kalau mau gas pol, gas aja. Karena begini, dari proyeksi yang disampaikan, kami berharap betul 10 tahun Perumda Trans Pakuan tidak ada kontribusi PAD," kata dia.
Baca Juga: Parah! Pelajar SD di Karawang Terpaksa Belajar di Lantai, Gegara Kelas Nggak Punya Meja dan Kursi
"Dengan adanya peluang ini dan angin segar di tahun berikutnya bisa memberikan potensi PAD kepada pemerintah," imbuh Rusli.
Rusli menyebutkan bahwa Komisi II DPRD Kota Bogor memahami bahwa saat ini operator resmi dari BisKita adalah Kodjari.
Sehingga Perumda Trans Pakuan tidak mendapatkan keuntungan apa-apa karena kepemilikan bus pun dipegang oleh Kodjari.
Baca Juga: 5 Handphone Vivo Yang Dirilis pada Oktober 2024 dengan Spesifikasi Mumpuni
Untuk itu, dengan proyeksi yang ada, Komisi II DPRD Kota Bogor meminta komitmen dari Perumda Trans Pakuan untuk bisa memberikan PAD kepada Kota Bogor jika diberikan rekomendasi penugasan sebagai operator BisKita yang baru.
"DPRD akan support sekuat tenaga. Tetapi harus ada komitmen dan kepastian dari Perumda Trans Pakuan, kontribusi yang akan diberikan berapa," kata dia.
