Senin, 22 Desember 2025

Persiapanan Penyusunan RKPD 2026, Ini Catatan Penting Sekda Kabupaten Bogor

- Rabu, 4 Desember 2024 | 21:09 WIB
Rapat persiapan penyusunan RKPD tahun 2026 di Cibinong, Selasa, 3 Desember 2024. (Diskominfo)
Rapat persiapan penyusunan RKPD tahun 2026 di Cibinong, Selasa, 3 Desember 2024. (Diskominfo)

METROPOLITAN.ID - Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menggelar rapat persiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 di Cibinong, Selasa, 3 Desember 2024.

Dalam rapat tersebut, Sekda Kabupaten Bogor memberikan arahan kepada jajarannya terkait penyusunan RKPD tahun 2026.

"Hari ini kami merumuskan langkah-langkah perencanaan untuk kegiatan tahun 2026. Bulan Desember ini adalah bulan transisi, dimana kita menyelesaikan tahun anggaran 2024, menetapkan anggaran 2025, kemudian membuat landasan untuk tahun 2026," ujar Sekda Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Tiga Petugas KPPS di Bogor Meninggal Selama Pilkada 2024

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak melupakan program prioritas dari Presiden terpilih, Gubernur Jawa Barat terpilih, dan Bupati Bogor terpilih.

"Maka ini adalah momen yang penting. Dengan energi baru setelah ada Bupati terpilih nanti, tentunya harus kita persiapkan semuanya," sambungnya.

Ia menegaskan, inovasi pembiayaan dan inovasi teknologi menjadi hal yang wajib.

Baca Juga: Mencari Keadilan usai Jabatan Ketua KPU Jabar Dicopot, Ummi Wahyuni: Semua Proses Sesuai Regulasi

Sekda Kabupaten Bogor meminta jajarannya harus membuka mata, telinga serta berikhtiar ke sumber-sumber pendanaan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan sektor lainnya seperti Corporate Social Responsibility (CSR).

"Nanti juga kita akan membahas secara tematik atau kewilayahan, untuk mempersiapkan tahun 2026 dengan penguasaan baseline data yang dipersiapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)," ungkapnya.

Menurutnya, Diskominfo memperkuat penyelenggaraan teknologi dan informasi serta tata kelola data yang terintegrasi untuk mendorong pengambilan kebijakan yang berbasis data, serta penyelenggaraan pelayanan pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien.

"Dari situ akan keluar solusi, baru kita masukan kepada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)," pungkasnya.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X