Atas itu, Ketua Kadin Kota Bogor ini berharap Pemerintah Pusat dapat memberi solusi untuk pengusaha dalam menyikapi Inpres tersebut.
"Kebijakan nasional mudah-mudahan isu yang berkembang juga pusat akan segera menyikapinya, lebih menyelaraskan lagi point-point apa saja yang bisa dan tidak bisa dijalani," ucap dia.
Diakui dirinya, hingga kini Kadin Kota Bogor belum mendiskusikan secara resmi terkait langkah yang akan diambil dalam menyikapi efisiensi anggaran pemerintah.
"Belum ada pertemuan secara khusus dengan pelaku usaha," kata Maryati Dona Hasanah.
Kendati begitu, ia menekankan pelaku usaha harus bersikap dinamis agar bisa sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.
"Pengusaha harus dinamis, cepat bertransformasi dengan yang dibutuhkan saat ini. Pelaku usaha menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah saat ini. Butuh pemahaman terhadap pelaku usaha agar segera berimprovisasi," ingatnya.
Sementara itu, dijelaskan Ketua Kadin Kota Bogor, sektor paling berdampak yakni hotel dan restoran karena efisiensi anggaran perjalan dinas dipangkas hingga 50 persen.
Imbasnya, akan sangat terasa pada menurunnya pemasukan hingga menimbulkan PHK pegawai.
Maka dari itu ia berharap Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim dapat bijaksana dalam merumuskan efisiensi anggaran di Pemkot Bogor.
Kadin Kota Bogor juga berharap bisa dilibatkan dan mendapat sosialisasi agar dapat memberi masukan pada Pemkot Bogor.
"Kami selaku pengusaha berharap pada Wali Kota Bogor Dedie A Rachim untuk selektif dalam proses menyusun efisiensi," ingatnya.
"Harapan kami libatkan, sosialisasikan terkait rencana efisiensi yang akan berdampak luas pada masyarakat. Libatkan kami terkait mana yang diefisiensikan agar kami bisa memberi masukan dan berkontribusi pada Pemkot Bogor," tandasnya. (Rifal)
