METROPOLITAN.ID - Bappedalitbang Kabupaten Bogor menargetkan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bupati dan Wakil Bupati Bogor Rudy Susmanto Jaro Ade akan rampung pada Agustus 2025.
Plt Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor Bambam Setia Aji mengatakan, saat ini proses RPJMD Bupati dan Wakil Bupati Bogor masih dalam proses penyusunan yang isinya selaras dengan visi misi bupati dan wakil bupati Bogor.
"Ini proses sedang penyusunan, kita menerima masukan-masukan terus, Agustus 2025 ini sudah penetapan RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih," kata Bambam, Kamis, 24 April 2025.
Bambam mengatakan, penyelarasan yang dimaksud sesuai visi misi milik Bupati dan Wakil Bupati Bogor yaitu Bogor Istimewa dan Gemilang.
Nantinya, programnya sendiri terbagi menjadi dua antara program intern Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan program eksternal yang melibatkan masyarakat.
"Iya visi misi. Jadi memang bupati mengharapkan kita internal, ada eksternal, kita sendiri yang menyusun tapi sesuai dengan keinginan beliau," ungkapnya.
Untuk itu, menjelang 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Bambam mengaku pihaknya saat ini telah menjalankan beberapa program jangka pendek yang sudah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bogor.
"Jadi bupati baru akan mengekspose itu keliatannya di bulan Mei progr 100 hari seperti apa, misalnya program gerakan pangan murah serentak yang dilaksanakan setiap bulan, lalu ada nama jalan yang Ipik Gandamana di Pakansari itu salah satu program 100 hari kerja," jelasnya.
Meski demikian, Bambam tak menapik adanya Inpres I 2025 tentang Efisiensi Anggaran sangat berpengaruh pada pelaksanaan program-program yang sebelumnya telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.
Akan tetapi, untuk program-program prioritas yang akan dilaksanakan bupati dan wakil bupati Bogor akan masih dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
"Jadi sepertinya hal-hal yang prioritas tidak tergeser, masih bisa diantisipasi," pungkasnya
RPJMD 2025-2029:
- Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik menyasar ke transformasi layanan pemerintahan berbasis Digital dan Akselerasi Pembangunan Desa.
- Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju yakni stabilitasi harga kebutuhan barang pokok dan barang penting, peningkatan ketersediaan pangan menuju swasembada, penguatan UMKM, fasilitasi kemitraan usaha dan kewirausahaan, penguatan koperasi untuk pengembangan sektor rill, peningkatan investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi, Revitalisasi BUMD, penguatan kinerja BUMDes, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi wilayah
RKPD 2026:
