METROPOLITAN.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar Gebyar Adminduk (Administrasi Kependudukan) 2025 di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Selasa, 27 Mei 2025.
Rudy Susmanto mendorong agar dilakukan percepatan inovasi layanan adminduk di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
"Saya mengapresiasi atas sinergi lintas instansi yang terbangun dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat. Gebyar Adminduk ini bukan hanya soal pelayanan dokumen kependudukan, tapi juga bentuk kolaborasi dan inovasi nyata membangun Kabupaten Bogor bersama-sama," ujar Rudy Susmanto.
Rudy Susmanto menjelaskan, salah satu hak dasar masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan KK.
Namun, ia mengakui luasnya wilayah Kabupaten Bogor yang meliputi 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan masih menjadi tantangan besar dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
"Tahun 2025 kami berkomitmen menambah layanan cetak KTP di 40 kecamatan," tegas Rudy Susmanto.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan layanan, terutama bagi warga yang tinggal di daerah perbatasan, yang selama ini harus menempuh jarak jauh ke Cibinong untuk mengakses layanan adminduk.
Untuk itu, Rudy Susmanto meminta dukungan penuh dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang hadir dalam acara tersebut dan jajaran pemerintah provinsi Jawa Baray.
"Mohon kuota blanko KTP dan KK kami ditambah, jangan sampai saat kami ingin jemput bola, ketersediaannya justru jadi kendala," ungkap Rudy Susmanto.
Dalam kesemptan itu, Rudy Susmanto juga menyampaikan apresiasi atas peluncuran Sistem Layanan Online Kependudukan (Siloka) dan pelaksanaan pelayanan adminduk di 435 kantor desa dan kelurahan melalui jaringan pelayanan terintegrasi.
Acara ini juga sekaligus peresmian Gerai Pelayanan Publik (GPP) di Gedung E RSUD Leuwiliang yang menjadi momen penting yang menandai perluasan akses layanan ke masyarakat di wilayah Barat Kabupaten Bogor.
Rudy Susmanti menargetkan pembentukan GPP di seluruh wilayah strategis Bogor, meliputi Bogor Barat, Timur, Tengah, Utara, dan Selatan.
"Pemerintah wajib hadir dan menjemput bola. Tidak hanya memperbanyak titik layanan, tapi juga memastikan seluruh masyarakat dilayani dengan baik," jelas Rudy Susmanto.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi berharap semangat pelayanan dan kolaborasi lintas instansi terus dijaga dan ditingkatkan.
"Kami di pusat siap memberikan dukungan penuh, dan saya minta jajaran Dukcapil Kabupaten Bogor semakin solid dan proaktif," ujar Teguh.
Teguh mengungkapkan, Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia, yakni mencapai 5,89 juta jiwa per Desember 2024, bahkan melebihi beberapa provinsi di luar Jawa.
