METROPOLITAN.ID - Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Rino Indira Gusniawan membenarkan terkait wacana penambahan direksi baru di tatarannya.
Saat ini, proses penambahan Direksi baru di bidang pengelolaan air limbah itu pun sedang diusulkan ke Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim.
Diakui Rino Indira Gusniawan, penambahan direksi baru itu diperlukan jika memang Perumda Tirta Pakuan dapat menambah unit baru yakni unit pengelola air limbah.
"Rencana itu memang kami sedang mempropose ke wali kota terkait dengan unit baru. Kita ingin mengelola air limbah seperti yang disarankan oleh pemerintah pusat lewat Kementerian Pekerjaan Umum, bahwa PDAM yang ada di daerah itu bisa mengelola air limbah tidak hanya air bersih," kata Rino Metropolitan.id pada Rabu, 25 Juni 2025 malam.
Dilanjutkan dia, jumlah pelanggan Perumda Tirta Pakuan saat ini sudah mencapai 200 ribu, kemudian ditambah double air limbah menjadi 400 ribu, sehingga Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya harus menyesuaikan.
"Mungkin pemikiran itu yang kita bangun apakah sanggup tetap tiga direksi atau ada penambahan sesuai kebutuhan," ujarnya.
Sebelumnya, kabar mengejutkan datang dari Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. Perusahaan plat merah itu dikabarkan sedang mengusulkan penambahan direksi baru di jajarannya.
Penambahan direksi baru sendiri diusulkan jelang ketiga direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor memasuki akhir masa jabatan di tahun 2025 ini.
Hal itu terungkap saat jajaran Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Komisi II DPRD Kota Bogor pada Selasa, 24 Juni 2025.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Edi Kholki Zaelani mengatakan, Komisi II mendapat usulan dari Perumda Tirta Pakuan terkait penambahan direksi baru itu.
"Mereka bilang penambahan direksi baru ini dibutuhkan untuk mengisi posisi direktur pada bagian pengelolaan limbah yang akan dibangun Perumda Tirta Pakuan nanti. Tetapi, penambahan direksi itu masih dalam pengkajian mereka," kata Edi Kholki Zaelani kepada Metropolitan.id.
Menurut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, secara aturan memang diperbolehkan Perumda Tirta Pakuan menambah direksi baru lantaran sudah mencakup 100 ribu pelanggan.
Namun, masih kata Edi, ada catatan yang perlu diperhatikan dan digarisbawahi bahwa seberapa urgensinya penambahan direksi baru itu, dan apakah dengan menambah direksi baru akan menambah juga Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya?.
"Boleh saja menambah direksi baru, tetapi Perumda Tirta Pakuan bisa menjamin tidak dengan menambah direksi itu dapat menambah juga pemasukan PAD? Jangan sampai nambah direksi baru tetapi pemasukan PAD masih tetap sama atau bahkan menurun," jelasnya.
