METROPOLITAN.ID - Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menyebut perangkat desa seperti sekretaris desa, kepala dusun, bendahara, dan unsur-unsur lainnya memegang peran vital dalam menjalankan roda pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Mesmi demikian, ia tak memungkiri jika perangkat desa masih menghadapi sejumlah permasalahan, seperti kejelasan status.
Hal itu disampaikan Ajat Rochmat Jatnika saat pelantikan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kabupaten Bogor masa bakti 2025-2030 di Auditorium Sekretariat Daerah, Cibinong, Senin, 28 juli 2025.
"Kita semua tahu, selama ini perangkat desa menghadapi masalah ketidakjelasan status kepegawaian dan kesejahteraan yang belum memadai. Oleh karena itu, keberadaan PPDI sangat strategis dalam memperjuangkan hak-hak serta perlindungan yang layak bagi mereka," ujar Ajat Rochmat Jatnika.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan pesan dari Bupati Bogor agar seluruh perangkat desa menjaga kekompakan dan satu komando demi keberhasilan program pembangunan daerah.
"Kami akan terus menjaga sinergi solid antara pemerintah daerah, kepala desa, dan perangkat desa," pesannya.
"PPDI ini betul-betul memberi warna dalam pembangunan desa. Jadikan PPDI sebagai rumah bersama yang menguatkan posisi perangkat desa. Mari bersama kita ciptakan Kabupaten Bogor yang maju, mandiri, dan berdaya saing dengan perangkat desa yang profesional, kompeten, dan sejahtera," tandas Ajat Rochmat Jatnika.
Pelantikan PPDI Kabupaten Bogor ini juga dihadiri langsung Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto.
Menurutnya, perangkat desa merupakan ujung tombak keberhasilan seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto di tingkat akar rumput.
"Kalau perangkat desa ini semangatnya kuat dan persatuannya bagus, saya yakin pergerakan di desa akan semakin baik. Itu menjadi kunci keberhasilan implementasi program Presiden," ujar Yandri.
Yandri Susanto mengingatkan para kepala desa, perangkat desa, hingga RT dan RW untuk menjaga kekompakan, menampilkan kinerja terbaik, serta menjadi teladan di lingkungan masing-masing.
"Semua harus kompak, BPD, kepala desa, staf, kepala dusun, RT, RW. Kita harus pastikan semua program Presiden bisa dijalankan dengan baik dan tepat sasaran," tegasnya.
Tak hanya itu, Mendes Yandri juga mengusulkan gagasan pembentukan desa atau RT tematik yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayah.
Selain itu, ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dan koperasi desa merah putih akan diperketat.
"Upaya ini diharapkan dapat membangun desa yang mandiri, produktif, dan menjadi garda terdepan dalam pembangunan nasional berbasis kerakyatan," pungkas Yandri Susanto.***
