METROPOLITAN.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor memberikan sejumlah catatan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor usai Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 disahkan.
Adapun, pengesahan Perda RPJMD Kota Bogor 2025-2029 ini dilakukan melalui rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Bogor pada Rabu, 30 Juli 2025 kemarin.
Diketahui, dalam RPJMD Kota Bogor 2025-2029, ada empat misi pembangunan Kota Bogor. Yakni, Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Sejahtera, dan Bogor Lancar.
Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil mendorong Pemkot Bogor agar menjalankan pembangunan secara lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Kami telah menyampaikan sejumlah masukan penting berdasarkan evaluasi Pansus terhadap program dan capaian Pemkot. Harapannya, ini menjadi panduan konkret dalam merumuskan kebijakan yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat," kata Adityawarman Adil.
Khusus untuk misi Bogor Cerdas, menurutnya, di bidang pendidikan DPRD Kota Bogor menyoroti perlunya peningkatan akses masuk ke jenjang SD dan SMP, khususnya bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu dan wilayah padat penduduk.
"Kesenjangan akses pendidikan dasar harus segera diatasi untuk mewujudkan pendidikan yang merata. Selain itu, penguatan mutu pendidikan juga menjadi perhatian utama, terutama pada lembaga pendidikan swasta yang kerap menghadapi keterbatasan sumber daya," ucapnya.
DPRD Kota Bogor pun merekomendasikan pelatihan dan sertifikasi guru agar mereka mampu mengajar secara digital, inovatif, dan sesuai kebutuhan zaman.
Tak hanya itu, sejumlah tantangan sosial yang beririsan dengan dunia pendidikan juga menjadi sorotan, seperti ancaman narkoba, judi online, dan pinjaman online.
"Kami mendorong adanya penyuluhan dan pengawasan terpadu lintas sektor. Dalam mendukung transformasi digital, kami juga meminta Pemkot memperluas akses WiFi publik di sekolah dan ruang terbuka serta menyediakan beasiswa yang tepat sasaran bagi siswa miskin dan berprestasi," ungkapnya.
Kemudian Bogor Sehat, sambung Adityawarman Adil, kesadaran akan pentingnya kesehatan mental remaja sehingga DPRD merekomendasikan pembentukan layanan konseling dan penyediaan psikolog di sekolah-sekolah.
Hal ini dinilai krusial di tengah meningkatnya tekanan sosial dan perubahan perilaku pasca pandemi. Di sisi lain, peningkatan layanan kesehatan primer juga menjadi sorotan.
"Kami meminta Pemkot mengoptimalkan layanan Puskesmas dan RSUD serta mendorong penggunaan teknologi seperti telemedicine agar layanan kesehatan menjangkau masyarakat secara lebih cepat dan efisien," pesannya.
Untuk menjamin layanan yang inklusif, DPRD Kota Bogor juga mendorong perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan.
