METROPOLITAN.ID - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor serta jajaran Pemkab Tangerang menggelar rapat lintas daerah membahas penyelesaian persoalan truk tambang di Kecamatan Parung Panjang. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Jumat 19 September 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah.
Ia menyebut, meski dirinya baru tujuh bulan menjabat, persoalan jalur tambang ini sudah berlangsung sejak tahun 1974 dan menuntut solusi nyata.
“Keselamatan dan kepentingan masyarakat adalah hal yang utama. Mari kita duduk bersama, berdiskusi, dan menempatkan kepentingan pribadi atau golongan sebagai kepentingan bersama. Rakyat adalah segalanya,” tegas Rudy Susmanto.
Rudy Susmanto menjelaskan, Kabupaten Bogor sebagai wilayah terluas di Jawa Barat menghadapi tantangan serius terkait dampak aktivitas tambang, khususnya di wilayah utara.
Sebab itu, Pemkab Bogor telah menyiapkan langkah konkret, termasuk mengalokasikan anggaran APBD pada Maret–April 2025 untuk perbaikan infrastruktur di Parung Panjang, Rumpin, dan wilayah terdampak lainnya.
Ia menegaskan, meski izin tambang tidak dikeluarkan Pemkab Bogor, melainkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah tetap bertanggung jawab menjaga keselamatan warganya.
“Kami telah menyiapkan ratusan miliar rupiah untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Jalan khusus tambang yang dibangun nanti tidak berbayar, murni dibiayai APBD, dan ditargetkan rampung bertahap hingga 2027,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rudy Susmanto menekankan bahwa komunikasi yang kurang efektif antar pihak selama ini menjadi salah satu hambatan penyelesaian persoalan.
Namun ia optimis, dengan sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, solusi terbaik akan segera tercapai.
“Kami tidak banyak bicara, yang penting masyarakat aman, dunia usaha tetap berjalan, dan ekonomi masyarakat bergerak. Kami berharap momentum ini menjadi awal kolaborasi nyata semua pemangku kepentingan,” kata dia.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja menyampaikan, menegaskan bahwa kebijakan utama pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan angkutan tambang di wilayah perbatasan, khususnya Parung Panjang, adalah memisahkan jalur angkutan tambang dengan jalur pergerakan masyarakat umum.
