METROPOLITAN.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Bogor menggelar rapat Paripurna penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2026.
Adapun, rapat Paripurna penetapan RAPBD 2026 itu berlangsung di Gedung DPRD Kota Bogor pada Rabu, 12 November 2025.
Dalam penyampaiannya, Dedie Rachim menyampaikan beberapa program prioritas Pemkot Bogor di tahun depan. Di mana program ini akan difokuskan pada sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan serta ekonomi.
Salah satu contohnya program prioritas yang akan diutamakan pada tahun 2026 yakni di bidang infrastruktur dengan dua agenda utama pada program Bogor Beres dan Bogor Lancar.
"Pemkot Bogor akan terus berupaya untuk menyelesaikan pembebasan lahan untuk pembangunan ruas jalan di kawasan R2, R3, dan di Jalan Saleh Danasasmita, termasuk juga alokasi dana untuk pembangunan Base Transceiver Station (BTS)," kata Dedie Rachim.
Di sisi lain, sektor kesehatan menjadi perhatian serius Pemkot Bogor dengan anggaran yang cukup signifikan, lebih dari 20 persen. Sektor pendidikan juga mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar, yakni lebih dari 27 persen.
Dedie Rachim menyebut bahwa meski ada upaya efisiensi anggaran, tidak ada program yang akan diabaikan begitu saja. Pemkot Bogor tetap akan memprioritaskan sektor-sektor penting yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil menyampaikan pandangannya terkait tantangan yang dihadapi dalam penyusunan APBD 2026. Salah satunya adalah adanya pemangkasan dana transfer daerah dari pusat ke Kota Bogor.
Menurut Adit, pemangkasan tersebut menuntut Pemkot dan DPRD untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran, dengan tetap mengutamakan kebutuhan mendesak di masyarakat, sambil menjaga efisiensi.
"Apapun yang disampaikan oleh Wali Kota tadi sebetulnya adalah rangkaian dari apa yang sudah dibahas sebelumnya di dalam KUA-PPAS. Kami berharap bisa menyeimbangkan antara efisiensi dan kebutuhan mendesak di Kota Bogor," jelasnya.
Disinggung apakah program prioritas Pemkot Bogor di tahun 2026 seperti program Bogor Beres dapat sepenuhnya terwujud, Adit mengaku bahwa perencanaan sudah dilakukan dengan baik, dengan mempertimbangkan data historis yang ada.
"Kami sudah bisa mengukur potensi pendapatan daerah, termasuk pajak dan retribusi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi dasar yang kuat dalam menyusun anggaran lebih lanjut," paparnya.
Adit menambahkan bahwa ada beberapa catatan penting untuk memastikan program-program prioritas dan kebutuhan mendesak masyarakat tetap teranggarkan.
"Kami berharap program seperti RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), pembangunan lingkungan, dan sektor-sektor yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat tetap mendapat alokasi anggaran yang memadai," imbuhnya.
