"Para orangtua memberikan komentar di
grup positif, (yang protes) itu orang tua yang tidak ikut rapat dan tidak tahu. Kalau pun tidak sanggup seharusnya bilang sama komite, dan disini banyak yang meminta pembebasan biaya," ungkap Widi Astuti.
Saat ini, sudah banyak orangtua siswa yang mengajukan keringanan bahkan penghapusan biaya sumbangan dengan syarat masuk kategori afirmasi, anak yatim piatu, dan anak tidak mampu.
"(Untuk) siswa afirmasi bisa dikurangi jadi Rp2 juta, kalau anak yatim Rp1,5 juta, dan kalau tidak mampu dibebaskan. Dan yang meminta dibebaskan biaya sudah banyak," terang dia.
Saat ditanya mengapa tidak dipungut seiklasnya, Widi Astuti mengaku jika seperti itu ada kekhawatiran korlas yang tidak tercapai kebutuhan biayanya.
"Kalau misalnya seikhlasnya, kan dari orangtua ada yang ngasih Rp10 ribu, ada yang kasih Rp50 ribu, Korlas tidak mau seperti itu. Bagaimana prestasi anak kita, bagaimana kompetensi anak kita sedangkan notabenya anak kita butuh biaya," ungkap dia.
"Sedangkan dana BOS tidak mencukupi untuk semuanya, orangtua sudah paham semua, kalau dulu ada SPP tidak berisik, kalau sekarang kesulitan untuk bisa berjalan semua kegiatan," ujar Widi Astuti.
Ditempat yang sama, Kepala Sekolah SMKN 3 Bogor, Tatang Komarudin mengaku jika sumbangan tersebut merupakan ranahnya komite.
"Terkait pungutan tidak kami lakukan, adapun kekurangan pembiayaan operasional dalam rangka peningkatan mutu kualitas yang tidak tercover anggaran pemerintah," kata dia.
Dari hasil RKAS, pihak sekolah menyusun kebutuhan anggaran untuk disampaikan kepada komite, dengan kebutuhan sekitar Rp4 Miliar per tahun. (rez)