"Tercatat, hingga 13 Desember 2024, data utang pajak senilai Rp 22 miliar. Jumlah ini berasal dari 931 wajib pajak, mulai dari hotel, restoran makanan/minuman, reklame, kesenian dan hiburan, air tanah, serta parkir," imbuh dia.
Hery menambahkan, piutang PBB P2 masa pajak 1 Januari 2024 sampai 30 November 2024 senilai Rp 368 miliar dengan jumlah SPPT sebanyak 653.797.
Ia pun mengimbau kepada seluruh wajib pajak yang masih memiliki utang pajak agar segera menyelesaikan kewajiban pajak daerah. Karena keberhasilan pembangunan kota tidak dapat dicapai tanpa sinergitas antara pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat sebagai wajib pajak.
"Pajak yang dibayarkan adalah wujud nyata kontribusi dalam mendukung pembangunan Kota Bogor. Saya sampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pengelolaan pajak daerah, termasuk DPRD Kota Bogor, Kejaksaan Negeri, BPN, PLN, Bank BJB, serta mitra pembayaran lainnya. Kolaborasi lintas sektor sebagai pentahelix ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan bersama," katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Deni Hendana, mengatakan kegiatan Gebyar Pajak ini bertujuan untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang sudah membantu penerimaan pajak daerah dan pajak lainnya.
Atas jerih payah bersama ini, Pemkot mampu menyukseskan dan mengamankan pendapatan asli daerah, terutama dalam hal pajak daerah.
"Sampai hari ini pendapatan pajak Kota Bogor sudah mencapai 96,7 persen dari target Rp 984 miliar. Saat ini hanya tinggal mencari Rp 30 miliar atau Rp 40 miliar lagi di sisa dua minggu ke depan dengan melakukan operasi sisir untuk PBB P2 dan melaksanakan upaya menggali potensi BPHTB di penghujung 2024," ucap dia.***