METROPOLITAN.ID - Awal tahun 2025 menjadi semangat baru bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor dengan mengenalkan Mobil Pelayanan Administrasi Kependudukan.
Mobil pelayanan keliling milik Disdukcapil Kabupaten Bogor ini siap menghampiri desa-desa untuk mendekatkan pelayanan kependudukan bagi masyarakat.
"Ada hal baru di pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kita berkaitan dengan mobil pelayanan keliling. Artinya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di seluruh kecamatan," ujar Pj Bupati Bogor Bachril Bakri saat mengunjungi Disdukcapil Kabupaten Bogor, Kamis, 2 Januari 2025.
Baca Juga: Polisi Tangkap 423 Pengedar Narkoba di Bogor, Segini Barang Buktinya
Mobil pelayanan keliling ini akan menjemput kebutuhan pelayanan administrasi masyarakat di seluruh Kabupaten Bogor.
Terobosan pelayanan terbaru ini melengkapi sistem pelayanan admistrasi agar lebih dekat dengan masyarakat.
"Hadirnya mobil pelayanan ini bisa lebih cepat dan lebih baik karena ada beberapa sarana tempat pelayanan kita, selain di mall pelayanan publik, juga kita punya mobil dan pos pelayanan di kantor Disdukcapil," ungkapnya.
Baca Juga: Dua Anggota Polres Bogor Dipecat dengan Tidak Hormat, Terlibat Penipuan dan Narkoba
Di tempat yang sama, Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor Hadijana menjelaskan, mobil pelayanan keliling ini baru sepekan dioperasikan dengan jumlah satu unit mobil pelayanan.
Nantinya, mobil pelayanan keliling milik Disdukcapil ini bakal mengakomodir kebutuhan pencatatan sipil warga Kabupaten Bogor, terutama di akhir pekan.
"Ke depan, Sabtu dan Minggu kita membuat jadwal wilayah mana yang permintaan warga paling banyak, nanti kita akan bantu, termasuk nanti kita juga jadwalkan di Pakansari," terangnya.
Baca Juga: Niat Rayakan Tahun Baru di Puncak Bogor, Dua Wisatawan Terperosok ke Jurang Akibat Kecelakaan
Hadijana menjelaskan, mobil pelayanan keliling ini bakal memenuhi dan menjemput kebutuhan masyarakat terkait pencatatan sipil di kantor desanya masing-masing.
"Kalau pencetakan KTP tetap lihat situasi kondisi keberadaan blanko, karena blanko itu dalam peraturannya hanya dikeluarkan atau disediakan oleh pemerintah pusat," pungkasnya. (Cr1/fin)