METROPOLITAN.ID - Bupati Bogor Rudy Susmanto mengikuti Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 secara virtual di Ruang Rapat I Setda Kabupaten Bogor, Rabu, 5 Maret 2025.
Acara ini digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita ingin segala hal yang menyangkut MCP KPK yang belum ditindaklanjuti di Kabupaten Bogor, harus tuntas di tahun 2025," ujar Rudy Susmanto.
Rudy Susmanto mengatakan, projek IPKD dan MCP ini nantinya akan diluncurkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Bogor.
Menurutnya, ada beberapa poin yang disampaikan KPK, salah satunya menginginkan Bogor memiliki sejarah baru, tapi sejarah yang baik.
"Ada beberapa hal, nanti saya berikan kepada teman-teman, bisa juga beri saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah, karena kita ingin Bogor terbuka, kita ingin Bogor memiliki sejarah baru tapi sejarah yang baik, kita benahi bersama-sama," ungkap Rudy Susmanto.
Dalam upaya pencegahan korupsi, Pemkab Bogor akan menerapkan data digital desa yang terintegrasi sebagau bentuk keterbukaan.
"Kita akan ada digital desa yang terintegrasi dengan Pemkab Bogor, supaya keterbukaan itu berangkat dari tingkat bawah sampai tingkat paling atas dan kebutuhan masyarakat semua bisa dilihat," tandasnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya memaparkan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Ia menjelaskan, sejak berdirinya KPK pada 2004, KPK telah menangani kasus korupsi di 38 persen kabupaten dan kota serta 12 persen provinsi di Indonesia.
Untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi, optimasi MCP harus terus dilakukan.
"MCP memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam 8 area intervensi, antara lain perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan lainnya," jelasnya.
Kegiatan ini juga jdi bentuk komitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan daerah, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat meminimalisir potensi terjadinya korupsi.