METROPOLITAN.ID - Pemerintah Kabupaten Sukabumi menunjukkan komitmen anti korupsi dengan mengikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025.
Acara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting pada Rabu, 5 Maret 2025, di Gedung Negara Pendopo Sukabumi.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali Bupati Sukabumi Asep Japar, Sekretaris Daerah Ade Suryaman serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca Juga: Sastra Winara : Penanganan Bencana di Kabupaten Bogor Tidak Boleh Ada Ego Sektoral
Kehadiran para pemimpin daerah ini makin menegaskan tentang arti penting penerapan sistem pencegahan korupsi yang efektif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menekankan bahwa program IPKD-MCP 2025 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan sinergi dari seluruh elemen pemerintahan.
"Penerapan kebijakan antikorupsi sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi," ungkapnya.
Sementara itu Bupati Sukabumi Asep Japar dalam sambutannya menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh KPK RI guna memperbaiki sistem pemerintahan daerah.
Asep menekankan bahwa korupsi adalah tindakan yang merugikan masyarakat dan harus diberantas secara sistematis. Pemkab Sukabumi, kata dia, akan terus berinovasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efisien.
Dengan diterapkannya IPKD-MCP 2025, diharapkan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Sukabumi semakin meningkatkan integritas dan profesionalismenya.
"Program ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan masyarakat luas," ujarnya. (Usep)
