METROPOLITAN.ID - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil mewacanakan agar kedepannya wakaf produktif menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru.
Untuk menuju kesana, kata dia, terlebih dahulu perlu dilakukan pengembangan ekonomi berbasis wakaf produktif.
Agar ekonomi berbasis wakaf produktif bisa dikembangkan, maka harus ada kepastian hukum atas tanah wakaf tersebut. Kepastian hukum itu adalah sertifikat atas tanah wakaf.
Baca Juga: Siapa Sister Hong? Disebut Pria Jadi-Jadian, Ribuan Korban Dijebak dan Direkam
Adityawarman menyampaikan hal tersebut menanggapi Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Akhyar Tarfi yang melaporkan kondisi terkini penanganan tanah wakaf.
Akhyar dan rombongan belum lama ini berkunjung ke Kantor DPRD Kota Bogor.
Akhyar melaporkan, mempercepat sertifikasi tanah wakaf merupakan salah satu program kerja utama Kantor Pertanahan Kota Bogor.
Ada 2500 tanah aset wakaf yang belum bersertifikat. Ini menjadi atensi karena berpotensi masalah di kemudian hari.
Untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf, pihak Kantor Pertanahan sudah berkomunikasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, melakukan sosialisasi dengan KUA dan penyuluh agama serta sosialisasi langsung ke masyarakat dengan melibatkan camat.
"Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan di Aula Kantor Camat Bogor Barat. Masyarakat sangat antusias. Ruangan tidak cukup", papar Akhyar.
Akhyar menawarkan sosialisasi berkolaborasi dengan aleg di dapil masing-masing. Biaya gratis.
"Target tahun 2025 selesai sebanyak 300-500 sertifikat", ucap Akhyar.***