METROPOLITAN.ID - Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya angkat bicara terkait aksi unjuk rasa yang berujung aksi vandalisme di kawasan Balai Kota Bogor, belum lama ini.
Atty Somaddikarya menegaskan aksi vandalisme gedung Balai Kota Bogor, yang berstatus Cagar Budaya, tidak bisa dibenarkan.
Meski begitu, ia mengingatkan agar aparat dan Pemkot tidak bersikap reaktif berlebihan, dan mendorong penyelesaian melalui jalur edukasi serta restorative justice.
Baca Juga: Komisi-Komisi DPRD Kota Bogor Rampungkan Pembahasan KUA-PPAS 2026
Menurut Atty, Balai Kota Bogor bukan hanya simbol pemerintahan, tetapi juga warisan sejarah dan budaya yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sejak 2007.
Sebab itu, kata dia, tindakan perusakan maupun pencoretan terhadapnya merupakan perbuatan yang salah dan tidak bijak.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu juga menilai penyampaian aspirasi oleh mahasiswa tetap harus dihormati sebagai bagian dari hak demokratis yang dijamin undang-undang.
Baca Juga: Sosialisasikan Raperda Ekraf DPRD Dorong Kebangkitan Industri Kreatif Kota Bogor
Hanya saja, cara penyampaian aspirasi seharusnya tetap dalam koridor hukum dan tidak merusak fasilitas umum.
Apalagi cagar budaya yang menjadi identitas kota.
“Proses hukum boleh berjalan, tapi jangan reaktif berlebihan. Ada jalur restoratif justice yang bisa ditempuh, dengan mengedepankan edukasi dan tanggung jawab sosial,” ujar Atty.
Sebagai langkah konkret, lanjut dia, mahasiswa yang terlibat bisa diberi kesempatan untuk meminta maaf secara terbuka sekaligus ikut bertanggung jawab dalam pemulihan Balai Kota Bogor.
Misalnya dengan membersihkan dan memperbaiki kerusakan.
"Dengan begitu, peristiwa ini menjadi pelajaran bersama tentang pentingnya menjaga warisan sejarah, tanpa mematikan semangat demokrasi generasi muda," tutup Atty Somaddikarya.***